JAKARTA, iNewsBekasi.id - Sejumlah masyarakat sipil mendesak agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, segera dilantik. Mereka mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Uji materi ini berkaitan dengan Pasal 416 Bab XII ayat 1 yang mengatur syarat perolehan suara bagi presiden dan wakil presiden terpilih agar dapat dilantik," ujar Dr. Audrey G. Tangkudung, salah satu pemohon uji materi, dalam diskusi publik yang diadakan oleh Indonesia Political Forum di Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Dalam permohonan tersebut, Audrey dan timnya meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan calon terpilih harus dilantik paling lambat tiga bulan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Pemilihan Presiden.
Audrey menjelaskan bahwa alasan di balik permohonan uji materi ini adalah karena masa transisi antara Pilpres dan pelantikan terlalu lama, yaitu delapan bulan. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan pemerintahan menjadi tidak kondusif.
Founder Indo Barometer, Muhammad Qodari, mengapresiasi permohonan uji materi yang diajukan oleh Audrey dan timnya. Menurut Qodari, permohonan ini menunjukkan kepedulian terhadap pemerintahan. Namun, ia menilai uji materi ini agak terlambat dan kurang tepat.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
