BEKASI, iNewsBekasi.id- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Rasio Ridho Sani menyampaikan pentingnya peran generasi Z dan milenial dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia beberapa waktu lalu. Ridho mengajak anak muda memberantas kejahatan pencemaran lingkungan dan kehutanan.
Hal ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan. Namun menurut Irwan, jangan hanya berhenti pada ajakan seraya mempertanyakan seperti apa gerakan revolusi yang bisa dilakukan.
"Ajakan KLHK untuk anak muda perangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan tentu bagus tapi jangan berhenti diajakan, gerakan revolusinya apa?," kata Irwan kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).
Ketua Umum Alumni IKA Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) ini menilai, pendekatan komprehensif dengan anak muda ini tidak hanya secara signifikan memperkuat penegakan hukum kehutanan dan juga dapat mengurangi kegiatan ilegal dalam pengelolaan lingkungan.
"Tapi pastinya mampu mengurangi kegiatan ilegal dan mendorong pengelolaan hutan lestari," ujarnya.
Langkah apa saja yang bisa diambil, Irwan menuturkan, KLHK memiliki Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang tersebar di lima provinsi, dan setiap tahunnya meluluskan 487 siswa yang bisa digerakkan dalam kegiatan tersebut.
"Artinya, ada ribuan lulusan sekolah yang sudah siap sebagai agen muda gerakan revolusi gakum LHK di lapangan yang bisa mengajak genz dan millenial se indonesia untuk menguatkan penegakan hukum LHK," tuturnya.
Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur ini menyarankan agar kampanye dan gerakan dibuat massif dan terstruktur sampai tingkat tapak dalam rangka pencegahan dan pengawasan. Bahkan, bisa juga dibuat gerakan Polisi Hutan Muda ataupun gerakan Rimbawan Muda.
"Kolaborasi anak muda di level nasional dan internasional termasuk juga mengakomodir para NGO muda, aktivivis dan pecinta lingkungan dan hutan dapat menjadi campaign dan aksi positif dalam penegakan hukum lingkungan dan hutan Indonesia," usul Irwan Fecho.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah juga dapat mendukung pembentukan kelompok pengawas masyarakat bersama anak muda yang dapat bertindak sebagai responden pertama terhadap kegiatan ilegal, memberikan mereka pelatihan dan sumber daya untuk memantau lingkungan lokal mereka secara efektif, serta memberlakukan sistem insentif.
"Menerapkan sistem insentif bagi individu anak muda yang melaporkan kegiatan kehutanan ilegal, melindungi dan memberi penghargaan kepada pelapor untuk mendorong lebih banyak keterlibatan generasi muda," pungkas Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman itu.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
