JAKARTA, iNewsBekasi.id – Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang kembali membuka keran ekspor pasir laut. Putusan MA Nomor 5/P/HUM/2025 ini mendapat apresiasi tinggi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah.
Ketua LBH AP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho, menyebut putusan ini sebagai "tonggak penting dalam sejarah peradilan lingkungan Indonesia".
Menurutnya, MA telah menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan laut tidak boleh hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi harus memprioritaskan perlindungan lingkungan dan ekosistem pesisir.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MA menilai bahwa kebijakan komersialisasi pasir laut sama dengan mengabaikan perlindungan lingkungan pesisir dan laut.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
