P2G juga mengkritisi kebijakan pemberian insentif dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan yang diklaim sebagai “kado HUT RI” bagi guru. Menurut mereka, insentif ini tidak bisa dianggap prestasi besar karena hanya sebagian kecil dari hak guru yang belum terpenuhi secara menyeluruh.
"Jika Presiden benar-benar serius ingin meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN, maka seharusnya standar upah minimum tersebut segera ditetapkan secara nasional," tegas Iman.
1,4 Juta Guru Belum Terima Tunjangan Profesi
Fakta lain yang disoroti P2G adalah masih banyak guru yang hanya menerima upah Rp200.000-500.000 per bulan—jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Selain itu, sekitar 1,4 juta guru di Indonesia juga belum menerima tunjangan profesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski anggaran pendidikan mencapai Rp757 triliun, dana tersebut belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan guru, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
P2G menilai, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia—mulai dari literasi, numerasi, hingga kompetensi guru—akan sulit tercapai tanpa adanya keadilan dalam standar gaji dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
