BEKASI TIMUR, iNewsBekasi.id - Konflik personal antara dua anggota DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim (Fraksi PDIP) dan Ahmadi (Fraksi PKB), kini berkembang memicu keretakan yang menyeret nama baik partai.
Di tengah panasnya situasi, suara protes muncul dari dalam internal PDI Perjuangan sendiri. Kader arus bawah menilai sikap Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi diduga keliru dan sangat membahayakan marwah partai.
Polemik bermula dari dugaan penganiayaan yang dilaporkan Ahmadi terhadap Arif Rahman Hakim. Dugaan tersebut kemudian disikapi DPC PKB Kota Bekasi pada Rabu (24/9) menyampaikan sikap untuk mendampingi Ahmadi menempuh jalur hukum.
Namun alih-alih meredam ketegangan, DCP PDIP justru menyalakan bara baru. Sehari setelahnya, Kamis (25/9), DPC PDIP Kota Bekasi melalui Sekretaris DPC Ahmad Faisyal Hermawan memberikan pembelaan hukum penuh kepada Arif Rahman Hakim.
Tak tanggung-tanggung, PDIP mengklaim akan mengerahkan 120 pengacara untuk mendampingi kadernya tersebut.Langkah inilah yang memicu kritik tajam dari kalangan internal dan kader PDIP Kota Bekasi.
“Ini jelas keliru dan tidak etis. Perseteruan dua anggota DPRD adalah persoalan pribadi, bukan persoalan institusional. Tapi justru elit partai seperti Mas Tri dan Faisal malah menggiringnya menjadi konflik antar partai,” ujar salah satu kader PDIP yang meminta namanya dirahasiakan.
Kader tersebut menyayangkan sikap Tri Adhianto selaku Ketua DPC yang justru memberikan legitimasi penuh kepada tindakan Sekretaris DPC Ahmad Faisyal, yang dianggap gegabah membawa partai ke dalam urusan personal antarlegislator.
“Ironis. Ketua DPC bukannya menjadi penengah, malah diduga membiarkan bahkan mendukung upaya politisasi konflik pribadi. Ini mencoreng wajah partai,” lanjutnya.
Ia mempertanyakan urgensi dan etika partai mengerahkan 120 pengacara untuk membela satu orang kader dalam persoalan yang belum tentu berkaitan langsung dengan fungsi kelembagaan legislatif.
“Kami sebagai kader sangat kecewa. Urusan pribadi Arif dibawa ke meja partai. Kenapa partai harus keluar uang dan tenaga sebesar itu untuk kasus yang belum jelas? Ini sikap yang berlebihan dan melecehkan kesadaran politik publik,” tegasnya.
Atas tindakan tersebut, kader itu meminta Badan Kehormatan DPP PDIP segera turun tangan dan menegur pimpinan DPC Kota Bekasi. Ia menilai manuver Tri dan Faisyal tidak mencerminkan kedewasaan politik, bahkan justru mempermalukan institusi partai.
“Sebagai kader, saya minta dewan kehormatan DPP PDIP menjaga marwah partai ini. Jangan sampai partai besar sekelas PDIP digeret-geret ke dalam kubangan konflik personal oleh elit lokal yang sedang bermain api,” katanya dengan nada tajam.
Menurutnya, langkah DPC Kota Bekasi bukan hanya tidak dewasa, tetapi juga membuka celah perpecahan antarpartai di tingkat lokal sesuatu yang selama ini berusaha dihindari PDIP sebagai partai nasionalis yang menjunjung etika politik.
“PDIP bukan partai yang reaktif. Tapi ini terlihat seperti langkah defensif yang dibungkus emosi dan loyalitas buta. Kami butuh pemimpin yang bisa membedakan mana urusan partai, mana urusan individu,” tegasnya.
PDIP Kota Bekasi Kukuh Dukung Arif
Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi Ahmad Faisyal Hermawan bersikukuh langkah partainya membela Arif adalah bentuk solidaritas kelembagaan. “Kami siap menghadapi semua proses hukum yang berlaku. Ini komitmen sebagai partai politik yang sah dan taat hukum,” ujarnya.
Faisyal menyebut Arif Rahman Hakim sebagai salah satu kader terbaik yang layak mendapatkan pendampingan hukum penuh dari partai. “Sebagai kader partai, tentu kami wajib mendampingi. Itu bukan hanya hak, tapi bentuk penghargaan atas kontribusinya di lembaga legislatif,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa DPC PDIP tetap membuka ruang damai. Namun jika jalur hukum tetap dilanjutkan oleh pihak Ahmadi dan PKB, pihaknya siap mengikuti hingga tuntas.
“Kami sudah membuka ruang perdamaian, itikad baik sudah kami tunjukkan. Tapi kalau ini berlanjut, kami juga siap. Kami tidak akan gentar,” kata Faisyal.
Dinamika politik lokal Kota Bekasi kini semakin rumit. Apa yang awalnya merupakan konflik dua wakil rakyat, kini menjelma menjadi arena pertarungan antarpartai. Langkah emosional elit partai berpotensi mengorbankan soliditas internal dan memperlebar jurang komunikasi antarparpol.
Desakan agar DPP PDIP turun tangan bukan hanya sinyal adanya krisis kepemimpinan di tingkat cabang, tetapi juga peringatan dini agar PDIP tidak larut dalam politik emosional yang bisa menjadi bumerang elektoral di masa depan.
Marwah partai, sebagaimana ditekankan oleh para kader, bukan ditentukan oleh seberapa banyak pengacara yang bisa disewa, melainkan seberapa bijak partai mengambil sikap dalam menghadapi konflik internal banteng moncong putih.
Editor : Abdullah M Surjaya
Artikel Terkait
