CIKARANG PUSAT, iNewsBekasi.id – Seleksi Sekda Kabupaten Bekasi bukan sekadar jabatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan posisi strategis itu menjadi “jembatan hidup” antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan pembangunan.
“Sekda adalah figur kunci dalam memastikan birokrasi daerah bekerja selaras dengan arah kebijakan nasional. Mereka berperan mengawal sinkronisasi program agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujar Tito Karnavian, Rabu (29/10/2025).
Menurut Tito, sekda tak sekadar pejabat administratif, melainkan “jantung birokrasi daerah” yang memastikan mesin pemerintahan berputar efektif dan pelayanan publik berjalan lebih optimal selaras visi dan misi dari pemerintah daerah.
Sosok yang terpilih nantinya bukan hanya akan memimpin ASN, tetapi juga menjadi penggerak utama sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat, sebuah peran krusial di tengah dinamika pembangunan dan tantangan fiskal saat ini.
Menyikapi arahan Mendagri, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan dirinya membutuhkan sosok sekda yang fokus bekerja dan berintegritas tinggi. Hal itu menjawab keraguan masyarakat Bekasi soal integritas seleksi Sekda Kabupaten Bekasi.
“Yang terpenting, sekda nantinya jangan mementingkan kepentingan pribadi, apalagi mengatur-atur soal anggaran,” tegas Ade kepada wartawan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini menambahkan, tantangan Kabupaten Bekasi yang memiliki lebih dari 3,2 juta penduduk menuntut kerja sama solid antara dirinya, wakil bupati, dan sekda.
“Masih banyak masalah yang harus dibenahi untuk mendukung program Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Saya butuh sekda yang bisa bantu dan bisa handle kerjaan besar ini, tentunya bekerja untuk masyarakat Bekasi,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Hamludin menilai arahan Mendagri patut menjadi sebuah bahan pertimbangan serius bagi Bupati Bekasi dalam proses seleksi sekda.
“Peran sekda sebagai penghubung pemerintah pusat dan daerah akan sangat menentukan arah pembangunan. Apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer ke daerah,” ungkapnya.
Hamludin menambahkan, figur sekda ideal bukan hanya kuat secara birokrasi, tetapi juga mampu melakukan lobi politik dan administratif ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dan tambahan anggaran.
“Sekda harus jadi puzzle yang melengkapi kekurangan kepala daerah dan wakilnya. Kalau bupati dan wakil belum optimal menjalin komunikasi ke pusat, maka sekda harus bisa mengambil peran itu,” tandasnya.
Editor : Abdullah M Surjaya
Artikel Terkait
