Dewi tidak sependapat jika para anggota dewan langsung diberhentikan dari keanggotaan DPR RI akibat tekanan publik. Menurutnya, setiap sanksi harus berdasarkan bukti hukum dan mekanisme formal.
“Soal sanksi administrasi, harus lewat bukti hukum, bukan amarah publik. Sanksi administrasi atau pencopotan jabatan, seharusnya didasarkan pada pembuktian hukum dan mekanisme formal. Kalau kita biarkan emosi menggantikan hukum, maka bangsa ini akan hancur pelan-pelan,” tegasnya.
Dewi juga meminta pemerintah menjadikan kerusuhan tersebut sebagai peringatan keras untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyebar disinformasi dan ujaran kebencian di dunia digital.
“Karena kalau tidak, DFK ini akan jadi virus sosial yang menggerogoti bangsa dari dalam. Hari ini korbannya pejabat, besok bisa siapa saja dari kita,” pungkasnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
