Peringatan serupa juga disampaikan politisi Gerindra lainnya, Kawendra Lukistian. Ia menekankan bahwa seluruh data dari proyek ini harus berada dan tersimpan di infrastruktur dalam negeri.
“Mohon dipertimbangkan sekali bahwa harus yang punya server di dalam negeri, kekuatannya harus kekuatan dalam negeri,” tegas Kawendra.
Menurutnya, data geospasial nasional merupakan data sensitif yang tidak boleh dikendalikan pihak asing.
“Tentu itu kan bagian dari data-data kepemilikan negeri kita, bagian kekuatan kita. Dan data itu ada hal yang sangat sensitif,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap kemandirian teknologi dan data nasional.
“Tentu terkait hal tersebut, kita harus memperhatikan juga keberpihakan terhadap pelaku industri lokal. Kalau memang ada pemain lokal yang jauh lebih baik, tentu mereka berbasis di dalam negeri, kenapa gak diberi kesempatan kepada hal tersebut, teman-teman yang main di lokal,” lanjutnya.
Untuk diketahui tender ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Ada empat perusahaan asal China yang terlibat.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
