CIKARANG PUSAT, iNewsBekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar lebih waspada terhadap potensi praktik koruptif dalam proses mutasi, promosi, seleksi jabatan ASN, termasuk lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Kasatgas Wilayah II Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK Arief Nurcahyo menegaskan bahwa manajemen ASN masih menjadi titik rawan yang berpotensi disusupi praktik jual beli jabatan hingga pungutan liar jika tidak diawasi secara ketat.
“Mutasi dan promosi ASN harus bebas dari jual beli jabatan maupun pungutan dalam bentuk apa pun. Kalau ada indikasi, segera laporkan kepada kami,” ujar Arief kepada wartawan di Kompleks Pemkab Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/11/2025).
Ia menekankan proses open bidding eselon II wajib dilakukan transparan dan akuntabel. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelantikan, harus terdokumentasi dan dilaporkan melalui sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang dapat dipantau publik.
KPK juga meminta agar proyek-proyek strategis daerah mendapatkan pengawasan sejak tahap awal melalui probity audit oleh Inspektorat dan APIP. “Pengawasan harus dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan untuk mencegah penyimpangan sejak dini,” jelasnya.
Arief juga menyoroti rendahnya skor pencegahan korupsi Kabupaten Bekasi berdasarkan MCSP. “Jika skor masih di bawah 72, berarti masih rentan korupsi. Ini PR besar yang harus menjadi perhatian. Awas kolusi dan nepotisme,” tegasnya.
Menanggapi peringatan KPK, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan kebijakan antikorupsi, termasuk dalam proses rotasi dan pengisian jabatan eselon dua maupun jabatan sekretaris daerah.
“Open bidding dan rotasi dilakukan tanpa imbalan. Tidak ada yang bisa mengatasnamakan saya untuk menjanjikan jabatan,” kata Ade.
Ia menambahkan, Pemkab Bekasi juga mendorong transparansi di sektor perizinan dan penataan ruang guna mencegah konflik kepentingan. “Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Editor : Abdullah M Surjaya
Artikel Terkait
