BEKASI, iNewsBekasi.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menaikkan target investasi tahun 2026 menjadi Rp73,275 triliun. Target tersebut meningkat sekitar Rp725 miliar atau 1 persen dibandingkan target investasi 2025 yang berada di angka Rp72,55 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan, kenaikan target investasi akan dibarengi dengan penguatan kualitas layanan kepada para investor. Pemkab Bekasi berkomitmen menghadirkan sistem pelayanan terpadu yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
“Fokus kami adalah memberikan pelayanan yang optimal bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Bekasi. Harapannya, investasi yang masuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Asep Kamis (15/1/2026).
Sementara itu, realisasi investasi Kabupaten Bekasi sepanjang 2025 masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data final tersebut diperkirakan akan diumumkan pada akhir Januari 2026.
Meski demikian, berdasarkan data hingga triwulan III 2025, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi telah mencapai Rp61,78 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp37,90 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp23,87 triliun.
Investasi tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. PMA tercatat menyerap 25.919 tenaga kerja, sementara PMDN menyerap 29.261 tenaga kerja.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama realisasi investasi kabupaten/kota di Jawa Barat hingga triwulan III 2025. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Karawang dengan investasi sebesar Rp46,96 triliun, disusul Kabupaten Bogor sebesar Rp25,88 triliun.
“Pada pendataan triwulan ketiga, Kabupaten Bekasi masih menjadi yang tertinggi,” ujarnya.
Capaian ini menunjukkan daya tarik Kabupaten Bekasi sebagai tujuan investasi masih sangat kuat, baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Iklim usaha yang kondusif, dukungan infrastruktur, serta percepatan layanan perizinan menjadi faktor utama penopang masuknya investasi.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan investasi sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menyoroti peluncuran aplikasi Layanan Satu Pintu, sebuah sistem digital terintegrasi yang menyatukan layanan perizinan dan nonperizinan dalam satu platform untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha.
“Ketika pemerintah daerah memberikan pelayanan maksimal, kami akan mendorong koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan agar investasi yang masuk benar-benar membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Ade.
Menurutnya, pertumbuhan investasi yang dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja akan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta mendukung terciptanya kehidupan yang lebih layak di Kabupaten Bekasi.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
