“Notifikasi tugas, platform belajar yang beragam, hingga tuntutan respons cepat menciptakan tekanan yang mirip dengan ASN dalam skema WFA,” ungkapnya.
Para ahli menilai, tanpa protokol kesehatan digital yang jelas, sistem ini berpotensi menyebabkan kelelahan pada tenaga pendidik serta menurunkan tingkat konsentrasi peserta didik.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang berfokus pada efisiensi dinilai masih menitikberatkan aspek teknis. Berbagai strategi seperti fleksibilitas kerja, penguatan platform digital, hingga efisiensi penggunaan gedung belum secara eksplisit menyentuh aspek kesejahteraan psikologis.
Padahal, pengalaman negara seperti Belanda, Selandia Baru, dan kawasan Nordik menunjukkan bahwa keberhasilan sistem kerja hibrida sangat ditentukan oleh perlindungan kesehatan mental.
Penerapan aturan right to disconnect, pelatihan digital yang komprehensif, hingga sistem pemantauan kesejahteraan pegawai menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan tersebut.
Sejumlah riset turut memperkuat temuan ini. Studi dalam jurnal JMIR Mental Health pada 2025 menunjukkan bahwa intervensi digital efektif dalam mengurangi stres, kecemasan, hingga burnout pada pekerja.
Dewa menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kondisi mental ASN. Produktivitas, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh konektivitas, tetapi juga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan psikologis.
“Pelayanan publik yang baik lahir dari ASN yang sehat secara mental, cukup istirahat, dan mampu berpikir jernih. Perlindungan psikologis bukan tambahan, tapi syarat utama agar reformasi birokrasi berjalan optimal,” tutupnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
