“Kepatuhan pelanggan dalam membayar listrik tidak hanya mendukung keberlangsungan layanan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penerimaan daerah melalui PBJT, yang pada akhirnya kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Manager PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, memastikan pihaknya terus menjaga transparansi melalui penyampaian data yang sistematis kepada pemerintah daerah.
“Secara berkala kami menyampaikan data pendapatan berdasarkan golongan tarif pelanggan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bapenda, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan data pelanggan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika penerimaan PBJT tenaga listrik mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor industri.
“Fluktuasi penerimaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola konsumsi listrik, faktor musiman termasuk periode Ramadan dan hari raya, kondisi cuaca, serta pertumbuhan dan penyesuaian jumlah pelanggan. Hal ini merupakan karakteristik alami dalam sektor kelistrikan yang sejalan dengan dinamika ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan pentingnya kolaborasi berbasis data antara PLN dan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola yang kredibel.
“Sinergi ini tidak hanya memastikan layanan kelistrikan yang andal, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dengan penguatan sistem, transparansi, dan kolaborasi berkelanjutan, Bapenda Kabupaten Bekasi optimistis pengelolaan PBJT tenaga listrik akan semakin optimal dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
