JAKARTA, iNewsBekasi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, lembaga antirasuah itu juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar program bernilai besar tersebut tidak rawan penyimpangan.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin pada Rabu (20/5/2026).
"Kita sama-sama hidup di negara NKRI, jadi apa pun yang menjadi program unggulan presiden, program prioritas pemerintah pasti, pasti KPK 100 persen dukung," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin.
Dia menjelaskan, KPK tetap menjalankan tugas dan fungsinya agar program tersebut berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak menjadi bancakan korupsi.
"Kami yakin bahwa semua program unggulan itu tujuannya mulia, tujuannya bagus," ujarnya.
Hanya saja, Aminudin memberikan catatan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang berstatus sebagai lembaga baru yang mengelola anggaran besar, namun insfrastrukturnya belum lengkap.
"Kondisi ini sangat rentan terjadi minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya regulasinya juga belum siap sudah mendapat amanat cukup besar dengan anggaran jumbo," ucapnya.
"Artinya apa? Suatu lembaga yang baru dibentuk ya dengan kerangka regulasi masih belum settle, dengan organisasinya juga masih belum settle kemudian mengembang amanah program nasional dengan anggaran jumbo sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan," tutur dia.
Aminudin melanjutkan, pendanaan MBG masih mengambil sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
"Ini yang menyebabkan beberapa stakeholder yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu ya sedikit berteriak gitu ya," ucapnya.
Editor : Tedy Ahmad
Artikel Terkait
