JAKARTA, iNewsBekasi.id- Empat Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua menyampaikan keberatan terkait penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ruang partisipasi daerah baru dalam proses pengambilan keputusan organisasi di tingkat nasional.
Keempat BPD tersebut yakni HIPMI Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Mereka menegaskan bahwa seluruh kewajiban organisasi yang dipersyaratkan telah dijalankan sejak pembentukan kepengurusan pascapemekaran wilayah.
Sebagai daerah yang baru terbentuk, BPD HIPMI DOB Tanah Papua mengakui menghadapi berbagai tantangan dalam membangun struktur organisasi. Meski demikian, mereka mengklaim telah melaksanakan agenda wajib organisasi, memenuhi target keanggotaan, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh BPP HIPMI.
Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan bukan untuk memperoleh perlakuan istimewa, melainkan memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam organisasi.
“Papua hadir bukan untuk meminta perlakuan khusus. Kami hadir sebagai bagian sah dari organisasi dan berharap diperlakukan setara. Yang kami perjuangkan adalah hak yang sama berdasarkan aturan yang sama,” ujar Nickson Pampang dalam keterangannya, Senin (9/6/2026).
Senada dengan itu, Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal, mengatakan pihaknya telah berupaya memenuhi seluruh kewajiban organisasi meskipun memiliki waktu yang relatif singkat sejak terbentuk.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
