“Kami memahami posisi kami sebagai daerah baru. Karena itu kami bekerja keras untuk memenuhi seluruh kewajiban organisasi, mulai dari agenda kelembagaan, keanggotaan, hingga partisipasi dalam kegiatan nasional. Komitmen itu seharusnya juga mendapat pengakuan yang setara,” kata Rob.
Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menilai semangat pembentukan daerah otonomi baru seharusnya menjadi sarana memperluas partisipasi dan memperkuat keterwakilan daerah dalam berbagai forum strategis.
“Daerah baru dibentuk agar partisipasi semakin luas, bukan justru menyempit. Karena itu, penetapan hak representasi harus mempertimbangkan fakta objektif dan tidak membedakan antara daerah lama maupun daerah hasil pemekaran,” kata Anthonius.
Di sisi lain, Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, berharap persoalan penetapan hak voters dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang adil, transparan, dan mengedepankan kesetaraan bagi seluruh daerah.
Menurut Yoti, perlakuan yang setara terhadap seluruh BPD akan menjadi fondasi penting dalam menjaga soliditas dan masa depan organisasi.
“Ketika seluruh daerah diperlakukan secara setara, maka soliditas organisasi akan semakin kuat. Kami ingin setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan ikut menentukan arah HIPMI ke depan,” tutup Yoti Gire.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
