Sementara itu, asesmen ISPN menjadi salah satu instrumen untuk melihat perkembangan tingkat risiko warga binaan selama menjalani masa pidana.
"Pemberian remisi dilakukan secara objektif dan terukur. Selain memastikan terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif, kami juga memperhatikan hasil penilaian pembinaan melalui SPPN serta perkembangan tingkat risiko berdasarkan asesmen ISPN," ujarnya.
Urip menegaskan, remisi bukan semata-mata pengurangan masa pidana. Pemberian remisi juga merupakan bentuk apresiasi kepada warga binaan yang menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Ia berharap momentum pemberian remisi bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus memperbaiki diri.
"Kami berharap seluruh warga binaan dapat menjadikan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai motivasi untuk terus berubah menjadi lebih baik. Bagi yang memperoleh remisi, kami harapkan dapat mempertahankan perilaku baiknya," tutur Urip.
Lapas Kelas IIA Cikarang berharap warga binaan yang telah memperoleh kebebasan dapat menerapkan berbagai pembelajaran yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan.
Pemberian remisi diharapkan tidak hanya berdampak pada pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial.
Dengan demikian, warga binaan yang kembali ke keluarga dan masyarakat diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
