JAKARTA, iNewsBekasi.id — Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam perkara Nomor 301/PUU-XXIV/2026, Senin (7/9/2026).
Permohonan tersebut berkaitan dengan usulan agar guru dilibatkan dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah, termasuk pemberian insentif sebesar Rp2 juta per bulan.
"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan nomor 290/PUU-XXIV/2026 dan nomor 301/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Suhartoyo.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi menilai para pemohon tidak menguraikan secara spesifik persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan.
Permohonan tersebut justru lebih banyak memuat uraian mengenai jenis kurikulum, beban akademik kognitif kurikulum, gizi esensial bagi otak, hingga persoalan teknis pelaksanaan program MBG.
"Dan tidak adanya keterlibatan guru dalam pengawasan MBG, serta penghitungan biaya pengawasan untuk guru dalam MBG," kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra.
Salah satu alasannya, penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang menjadi objek pengujian telah mengalami perubahan sebagai akibat putusan MK dalam perkara lain.
Selain itu, MK menilai petitum yang diajukan para pemohon tidak lazim dan tidak jelas. Atas pertimbangan tersebut, permohonan uji materi akhirnya tidak dapat diterima.
Guru Diusulkan Ikut Awasi Program MBG di Sekolah
Dalam permohonannya, para pemohon pada pokoknya meminta MK memberikan ruang bagi keterlibatan guru secara resmi dalam pengawasan pelaksanaan program MBG di sekolah.
Keterlibatan guru dinilai diperlukan untuk memastikan distribusi makanan kepada peserta didik berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program Makan Bergizi Gratis.
Para pemohon juga meminta adanya pengaturan mengenai kompensasi atau insentif bagi guru yang dilibatkan dalam pengawasan MBG.
Dalam petitumnya, pemohon mengusulkan insentif sebesar Rp2 juta per bulan bagi guru yang menjalankan tugas pengawasan tersebut.
Menurut pemohon, tugas pengawasan program MBG berpotensi menambah beban kerja guru di luar fungsi utamanya dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
Putusan MK ini menjadi perhatian bagi sekolah dan tenaga pendidik, termasuk di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG. Dengan putusan tersebut, usulan pemberian insentif Rp2 juta per bulan bagi guru yang mengawasi MBG belum menjadi ketentuan berdasarkan permohonan yang diajukan dalam perkara tersebut.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
