“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penataan wilayah akan menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemkab Bekasi, dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban dan dampak sosial terhadap masyarakat.
DPRD Kabupaten Bekasi Dorong Pembangunan Infrastruktur Dasar
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai bupati definitif. Ia berharap Asep mampu menjalankan amanah dan melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Kabupaten Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade Sukron.
Ade mengatakan, masukan Gubernur Jawa Barat dalam prosesi pelantikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bekasi. Menurutnya, perencanaan yang matang dan penentuan skala prioritas diperlukan agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas.
“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.
Ade menambahkan, DPRD Kabupaten Bekasi mendukung penguatan pembangunan infrastruktur dasar. Ia berharap arahan dan berbagai catatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara kepala daerah dan perangkat daerah terkait.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya.
Pada sisa masa jabatan 2025–2030, Pemkab Bekasi menghadapi sejumlah agenda penting yang membutuhkan tindak lanjut konkret.
Target perluasan akses layanan kesehatan, upaya meraih kembali status UHC Prioritas, peningkatan infrastruktur dasar, serta penataan wilayah menjadi sejumlah pekerjaan yang harus dikonsolidasikan oleh pemerintahan Asep Surya Atmaja.
Dukungan DPRD, kesiapan perangkat daerah, dan koordinasi lintas sektor akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Masyarakat Kabupaten Bekasi kini menantikan realisasi berbagai target yang disampaikan Asep, terutama terkait kemudahan berobat, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penataan wilayah yang tetap memperhatikan kondisi warga.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
