PN Cikarang Periksa Sengketa Tanah 3,6 Hektare di Cibatu, Pengukuran BPN Belum Tuntas

Wahab Firmansyah
PN Cikarang memeriksa objek sengketa tanah 3,6 hektare di Desa Cibatu, Bekasi. Foto/Istimewa

Bambang mengatakan pihaknya mengusulkan agar pengukuran dilakukan secara terbuka dengan mencatat titik koordinat setiap patok menggunakan perangkat pengukuran.

Menurut dia, hasil pengukuran tersebut sebaiknya diketahui seluruh pihak yang hadir agar tidak menimbulkan perbedaan data di kemudian hari.

"Seharusnya di setiap titik patok, BPN memasang tanda pemeriksaan, melakukan pengukuran dengan alat, kemudian mengeluarkan titik koordinatnya. Titik itu dicatat dan diketahui bersama para pihak, termasuk majelis hakim, BPN, tergugat dan penggugat," kata Bambang.

Dia juga mempertanyakan belum diterimanya berita acara pemeriksaan maupun dokumen hasil pengukuran secara langsung di lokasi.

"Seharusnya setiap pemeriksaan lapangan dalam sengketa tanah ada berita acara yang jelas. Karena tadi hujan dan pemeriksaannya mundur, kami sebagai penggugat belum bisa mengetahui titik koordinat dan belum menerima berita acara tersebut," ujarnya.

Bambang berharap seluruh hasil pengukuran dapat diperiksa dan dicocokkan bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

"Kami khawatir kalau hasilnya tidak dikeluarkan atau tidak diketahui bersama di tempat, nanti bisa menimbulkan persoalan. Karena itu kami meminta semuanya transparan dan dapat dicocokkan bersama," katanya.

Pihak ahli waris juga mempertimbangkan pemasangan plang di lokasi untuk memberikan informasi bahwa tanah tersebut masih menjadi objek sengketa di pengadilan.

"Kami pikirkan untuk membuat plang bahwa tanah ini dalam sengketa dan sedang dalam proses peradilan. Untuk patok juga kemungkinan besar akan kami pasang kembali dari pihak ahli waris, supaya batasnya jelas," ujarnya.

Sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dengan pihak tergugat telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak ahli waris mengklaim memiliki dasar kepemilikan berdasarkan dokumen girik dan mempertanyakan proses peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan SHGB.

Ahli waris menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi penjualan tanah tersebut oleh keluarga Uji Bin Otong. Persoalan mengenai asal-usul tanah, dokumen peralihan hak, dan penerbitan sertifikat menjadi bagian dari materi yang dipersoalkan dalam perkara.

Sengketa tersebut terdaftar dalam perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang. Majelis hakim sebelumnya telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan pihak tergugat sehingga pemeriksaan perkara berlanjut ke pokok sengketa.

Dalam perkara ini, pembuktian mengenai riwayat kepemilikan, keabsahan dokumen, proses peralihan hak, serta kesesuaian batas bidang tanah menjadi hal yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim.

Sementara itu, pihak tergugat dan BPN belum memberikan tanggapan substantif dalam keterangan yang tersedia terkait sejumlah persoalan yang disampaikan pihak ahli waris.

Pemeriksaan setempat yang belum tuntas membuat pencocokan seluruh objek sengketa masih harus dilanjutkan pada agenda berikutnya.

Hasil pemeriksaan lanjutan nantinya akan menjadi salah satu bahan bagi majelis hakim dalam menilai kesesuaian antara dokumen pertanahan dan kondisi fisik lahan yang disengketakan.

Hingga proses persidangan berjalan, status kepemilikan tanah seluas sekitar 3,6 hektare tersebut masih menjadi materi pembuktian di PN Cikarang.

Editor : Wahab Firmansyah

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network