BNPT, Ahmad Nurwakhid Sebut ACT Belum Masuk dalam Daftar Terorisme

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerangkan lembaga dana amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejauh ini tak masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT).

Hal ini ditanggapi data dari PPATK terkait aliran dana ACT yang diduga mengalir ke aktivitas terlarang atau terorisme.

Baca Juga

Irjen Eddy Hartono Jadi Kepala BNPT, Sahroni: Lanjutkan Pencapaian Zero Terorist Attack

"Saat ini memang ACT belum masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT)," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid, dikutip dari keterangannya, Rabu (6/7/2022).

Menurut Ahmad, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan serangkaian kajian dan pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk dapat memproses lembaga itu atas dugaan tindak pidana terorisme.

"Data yang disampaikan PPATK kepada BNPT dan Densus 88 tentang kasus ACT merupakan data intelijen terkait transaksi yang mencurigakan, sehingga memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan keterkaitan dengan pendanaan terorisme," kata Ahmad.

Baca Juga

BNPT Ungkap Farid Okbah Anggota JI dan Pernah Ikut Pelatihan di Afghanistan

Ahmad menegaskan BNPT dan Densus 88 Antiteror Polri bekerja dengan didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Oleh karena itu jika aktivitas keuangan yang terendus itu berkaitan langsung dengan terorisme maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan.

"Jikalau tidak, maka dikoordinasikan aparat penegak hukum terkait tindak pidana lainnya," ujar Ahmad. Ke depan, BNPT meminta masyarakat lebih berhati-hati ketika akan memberikan sumbangan kemanusiaan.

Ia menyarankan masyarakat memilih kanal-kanal resmi yang disediakan pemerintah, sehingga penyaluran bantuan dapat sesuai dengan apa yang diniatkan.

"Belajar dari kasus ACT ini, BNPT mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk untuk menyalurkan donasi, infak dan sedekah kepada lembaga yang resmi dan kredibel yang telah direkomendiasikan oleh pemerintah," ucapnya.

Editor : Fatiha Eros Perdana