Soal Etika Politik PAN: Momentum dan Role Model Etika Berdemokrasi Penyelenggaran Pemilu 2024

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta menilai, Partai Amanat Nasional (PAN) dapat menjadi role model etika berdemokrasi dalam penyelenggaran pemilu tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Kaka Suminta saat menyoroti perdebatan dan polemik soal dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Sering Berganti Partai, Tri Adhianto Dinilai Sulit Bertarung di Pilkada Kota Bekasi 2024

“Ini menjadi momentum untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk pemantau pemilu dan Bawaslu memahami etika minimal dalam berdemokrasi dan dalam kepemiluan,” kata Kaka Suminta di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa,(19/7/2022).

Kaka mengajak dan mendorong semua pejabat negara terkhusus yang memiliki jabatan di partai politik untuk dapat menjaga etika.

Menurutnya selama ini bangsa Indonesia sudah terlalu jauh mengabaikan etika berdemokrasi.

Baca Juga

PAN dan Golkar Gabung Gerindra-PKB, Begini Kata Zulhas Soal Dukungan Prabowo

“Etika-etika lain harus ditegakkan sudah terlalu jauh bangsa ini mengabaikan etika,” pungkas Kaka.

Sementara itu,Pendiri Lingkar Madani (Lima) Indonesiaa Ray Rangkuti ingin supaya tidak hanya PAN yang membuat pernyataan terkait permasalahan soal etika ini.

“Tujuannya melaporkan. Pertama tentu memastikan apakah di dalam peristiwa itu terjadi setidaknya dua hal,” ungkap Ray.

Baca Juga

Anies, Erick, Khofifah Digadang-Gadang Calon Presiden Usungan PAN

Di satu sisi, Ray tahu sebenarnya dugaan ini sudah dibantah oleh PAN yakni kegiatan bukan dilakukan saat menjabat sebagai Mendag.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo membantah tudingan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas memanfaatkan program pemerintah untuk kampanye.

"Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag, acara diadakan di akhir pekan, bukan hari kerja,” kata dia, Jumat (15/8/2022).

Baca Juga

Tata Tertib DPRD Bekasi Digugat Politisi PAN

Dradjad menjelaskan, seorang menteri memang terbiasa bekerja di luar jam kerja. "Namun, jika sesekali memakai akhir pekan untuk keluarga atau PAN masa tidak boleh,” kata dia.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta