PN Cikarang Periksa Sengketa Tanah 3,6 Hektare di Cibatu, Pengukuran BPN Belum Tuntas
BEKASI, iNewsBekasi.id- Pengadilan Negeri (PN) Cikarang melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek sengketa tanah seluas sekitar 3,6 hektare di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik lahan dengan dokumen kepemilikan dan peta pertanahan yang menjadi bagian dari perkara perdata antara ahli waris Uji Bin Otong dengan pihak pengelola kawasan properti.
Lokasi tanah yang diperiksa berada tidak jauh dari kawasan Distrik 1 Meikarta. Pemeriksaan dihadiri para pihak yang bersengketa, kuasa hukum, pemerintah desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta majelis hakim.
Kuasa hukum ahli waris, Bambang Pratama, mengatakan pemeriksaan setempat diperlukan untuk memastikan letak dan batas bidang tanah yang menjadi objek perkara.
Menurut Bambang, lahan yang diperiksa berdasarkan klaim ahli waris mengacu pada dokumen girik dan catatan pertanahan yang mereka miliki. Objek tersebut disebut bersinggungan dengan sejumlah bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama pihak tergugat.
"Jadi hari ini yang kami periksa sekitar 2,8 hektare terbagi dalam dua bidang girik dan bersinggungan dengan SHGB milik Lippo," kata Bambang dalam keterangannya.
Dalam proses pemeriksaan, BPN melakukan pengukuran untuk mencocokkan posisi bidang tanah dengan peta pertanahan. Namun, menurut Bambang, hasil pengukuran belum diserahkan secara langsung kepada pihak ahli waris.
"Kami tadi keberatan karena hasil ukurannya tidak langsung kami dapatkan. Informasinya dari BPN akan diberikan ketika persidangan. Bagi kami, ini penting karena pemeriksaan setempat seharusnya bisa diketahui para pihak secara terbuka," ujarnya.
Bambang menjelaskan, pemeriksaan juga belum dapat dilakukan secara menyeluruh akibat hujan yang mengguyur lokasi. Dari dua bidang yang direncanakan untuk diperiksa, baru satu lokasi yang dapat ditinjau secara langsung.
"Karena situasi hujan, tadi pemeriksaan belum bisa dilakukan seluruhnya. Jadi masih ada satu lokasi yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya," katanya.
Selain pengukuran, keberadaan patok batas tanah juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan tersebut.
Bambang menyebut sejumlah patok yang sebelumnya dipasang di lokasi sudah tidak ditemukan atau mengalami kerusakan. Kondisi itu, menurut dia, perlu diperhatikan untuk memastikan batas objek sengketa.
"Memang sebelumnya kami sempat membuat pagar dan patok di dalam tanah. Tetapi sekarang sudah banyak yang dirubuhkan. Kami khawatir jangan-jangan patok atau batasnya sudah bergeser," katanya.
Untuk mencocokkan posisi lahan, pihak ahli waris menggunakan dokumen girik serta gambar hasil pengukuran bersama BPN yang dilakukan pada 2017.
"Dasarnya tetap dari girik yang kami punya. Kami juga pernah melakukan pengukuran dengan BPN pada 2017 dan sudah ada gambar ukurnya. Jadi tadi kami mencocokkan antara dokumen itu dengan kondisi di lapangan," jelasnya.
Terkait keberadaan SHGB, Bambang menyampaikan bahwa menurut pihak ahli waris, sertifikat tersebut tidak mencakup seluruh bidang tanah yang mereka klaim.
"SHGB itu secara keseluruhan memang besar, tetapi menurut kami tidak mencakup seluruh objek yang kami klaim. Ada bagian yang bertindihan dengan tanah yang berdasarkan girik kami merupakan bagian dari objek sengketa," ujarnya.
Dia juga menyebut pihak tergugat tidak menyampaikan bantahan secara langsung ketika ahli waris menunjukkan lokasi tanah dalam pemeriksaan tersebut.
"Pihak Lippo tadi tidak ada bantahan. Mungkin mereka juga melihat bahwa lokasi yang kami tunjuk memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi tentu soal kepemilikan tetap menjadi materi persidangan," katanya.
Meski demikian, pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses pembuktian perkara dan belum menentukan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.
Editor: Wahab Firmansyah