Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Profil Asep Surya Atmaja: Dokter, Politikus, Kini Bupati Bekasi dengan Utang Rp2,64 Miliar
Advertisement . Scroll to see content

PN Cikarang Periksa Sengketa Tanah 3,6 Hektare di Cibatu, Pengukuran BPN Belum Tuntas

Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB
  • author Wahab Firmansyah
PN Cikarang Periksa Sengketa Tanah 3,6 Hektare di Cibatu, Pengukuran BPN Belum Tuntas
PN Cikarang memeriksa objek sengketa tanah 3,6 hektare di Desa Cibatu, Bekasi. Foto/Istimewa

BEKASI, iNewsBekasi.id- Pengadilan Negeri (PN) Cikarang melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek sengketa tanah seluas sekitar 3,6 hektare di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik lahan dengan dokumen kepemilikan dan peta pertanahan yang menjadi bagian dari perkara perdata antara ahli waris Uji Bin Otong dengan pihak pengelola kawasan properti.

Lokasi tanah yang diperiksa berada tidak jauh dari kawasan Distrik 1 Meikarta. Pemeriksaan dihadiri para pihak yang bersengketa, kuasa hukum, pemerintah desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta majelis hakim.

Kuasa hukum ahli waris, Bambang Pratama, mengatakan pemeriksaan setempat diperlukan untuk memastikan letak dan batas bidang tanah yang menjadi objek perkara.

Menurut Bambang, lahan yang diperiksa berdasarkan klaim ahli waris mengacu pada dokumen girik dan catatan pertanahan yang mereka miliki. Objek tersebut disebut bersinggungan dengan sejumlah bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama pihak tergugat.

"Jadi hari ini yang kami periksa sekitar 2,8 hektare terbagi dalam dua bidang girik dan bersinggungan dengan SHGB milik Lippo," kata Bambang dalam keterangannya.

Dalam proses pemeriksaan, BPN melakukan pengukuran untuk mencocokkan posisi bidang tanah dengan peta pertanahan. Namun, menurut Bambang, hasil pengukuran belum diserahkan secara langsung kepada pihak ahli waris.

"Kami tadi keberatan karena hasil ukurannya tidak langsung kami dapatkan. Informasinya dari BPN akan diberikan ketika persidangan. Bagi kami, ini penting karena pemeriksaan setempat seharusnya bisa diketahui para pihak secara terbuka," ujarnya.

Bambang menjelaskan, pemeriksaan juga belum dapat dilakukan secara menyeluruh akibat hujan yang mengguyur lokasi. Dari dua bidang yang direncanakan untuk diperiksa, baru satu lokasi yang dapat ditinjau secara langsung.

"Karena situasi hujan, tadi pemeriksaan belum bisa dilakukan seluruhnya. Jadi masih ada satu lokasi yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya," katanya.

Selain pengukuran, keberadaan patok batas tanah juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan tersebut.

Bambang menyebut sejumlah patok yang sebelumnya dipasang di lokasi sudah tidak ditemukan atau mengalami kerusakan. Kondisi itu, menurut dia, perlu diperhatikan untuk memastikan batas objek sengketa.

"Memang sebelumnya kami sempat membuat pagar dan patok di dalam tanah. Tetapi sekarang sudah banyak yang dirubuhkan. Kami khawatir jangan-jangan patok atau batasnya sudah bergeser," katanya.

Untuk mencocokkan posisi lahan, pihak ahli waris menggunakan dokumen girik serta gambar hasil pengukuran bersama BPN yang dilakukan pada 2017.

"Dasarnya tetap dari girik yang kami punya. Kami juga pernah melakukan pengukuran dengan BPN pada 2017 dan sudah ada gambar ukurnya. Jadi tadi kami mencocokkan antara dokumen itu dengan kondisi di lapangan," jelasnya.

Terkait keberadaan SHGB, Bambang menyampaikan bahwa menurut pihak ahli waris, sertifikat tersebut tidak mencakup seluruh bidang tanah yang mereka klaim.

"SHGB itu secara keseluruhan memang besar, tetapi menurut kami tidak mencakup seluruh objek yang kami klaim. Ada bagian yang bertindihan dengan tanah yang berdasarkan girik kami merupakan bagian dari objek sengketa," ujarnya.

Dia juga menyebut pihak tergugat tidak menyampaikan bantahan secara langsung ketika ahli waris menunjukkan lokasi tanah dalam pemeriksaan tersebut.

"Pihak Lippo tadi tidak ada bantahan. Mungkin mereka juga melihat bahwa lokasi yang kami tunjuk memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi tentu soal kepemilikan tetap menjadi materi persidangan," katanya.

Meski demikian, pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses pembuktian perkara dan belum menentukan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Bambang mengatakan pihaknya mengusulkan agar pengukuran dilakukan secara terbuka dengan mencatat titik koordinat setiap patok menggunakan perangkat pengukuran.

Menurut dia, hasil pengukuran tersebut sebaiknya diketahui seluruh pihak yang hadir agar tidak menimbulkan perbedaan data di kemudian hari.

"Seharusnya di setiap titik patok, BPN memasang tanda pemeriksaan, melakukan pengukuran dengan alat, kemudian mengeluarkan titik koordinatnya. Titik itu dicatat dan diketahui bersama para pihak, termasuk majelis hakim, BPN, tergugat dan penggugat," kata Bambang.

Dia juga mempertanyakan belum diterimanya berita acara pemeriksaan maupun dokumen hasil pengukuran secara langsung di lokasi.

"Seharusnya setiap pemeriksaan lapangan dalam sengketa tanah ada berita acara yang jelas. Karena tadi hujan dan pemeriksaannya mundur, kami sebagai penggugat belum bisa mengetahui titik koordinat dan belum menerima berita acara tersebut," ujarnya.

Bambang berharap seluruh hasil pengukuran dapat diperiksa dan dicocokkan bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

"Kami khawatir kalau hasilnya tidak dikeluarkan atau tidak diketahui bersama di tempat, nanti bisa menimbulkan persoalan. Karena itu kami meminta semuanya transparan dan dapat dicocokkan bersama," katanya.

Pihak ahli waris juga mempertimbangkan pemasangan plang di lokasi untuk memberikan informasi bahwa tanah tersebut masih menjadi objek sengketa di pengadilan.

"Kami pikirkan untuk membuat plang bahwa tanah ini dalam sengketa dan sedang dalam proses peradilan. Untuk patok juga kemungkinan besar akan kami pasang kembali dari pihak ahli waris, supaya batasnya jelas," ujarnya.

Sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dengan pihak tergugat telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak ahli waris mengklaim memiliki dasar kepemilikan berdasarkan dokumen girik dan mempertanyakan proses peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan SHGB.

Ahli waris menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi penjualan tanah tersebut oleh keluarga Uji Bin Otong. Persoalan mengenai asal-usul tanah, dokumen peralihan hak, dan penerbitan sertifikat menjadi bagian dari materi yang dipersoalkan dalam perkara.

Sengketa tersebut terdaftar dalam perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang. Majelis hakim sebelumnya telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan pihak tergugat sehingga pemeriksaan perkara berlanjut ke pokok sengketa.

Dalam perkara ini, pembuktian mengenai riwayat kepemilikan, keabsahan dokumen, proses peralihan hak, serta kesesuaian batas bidang tanah menjadi hal yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim.

Sementara itu, pihak tergugat dan BPN belum memberikan tanggapan substantif dalam keterangan yang tersedia terkait sejumlah persoalan yang disampaikan pihak ahli waris.

Pemeriksaan setempat yang belum tuntas membuat pencocokan seluruh objek sengketa masih harus dilanjutkan pada agenda berikutnya.

Hasil pemeriksaan lanjutan nantinya akan menjadi salah satu bahan bagi majelis hakim dalam menilai kesesuaian antara dokumen pertanahan dan kondisi fisik lahan yang disengketakan.

Hingga proses persidangan berjalan, status kepemilikan tanah seluas sekitar 3,6 hektare tersebut masih menjadi materi pembuktian di PN Cikarang.

Editor: Wahab Firmansyah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut