Mendikdasmen Sentil Larangan Wisuda Dedi Mulyadi: Kalau Tak Memberatkan, Masa Tidak Boleh

BEKASI, iNewsBekasi.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti turut menanggapi larangan pelaksanaan wisuda sekolah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia mengaku heran dengan keputusan tersebut dan menilai bahwa wisuda bukan hal yang perlu dilarang selama tidak memberatkan.

"Menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan," ujar Mu'ti saat ditemui di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Bojongsari, Depok, Selasa (29/4/2025).

Menurut Mu’ti, wisuda atau perpisahan sekolah bisa menjadi momen penting, bukan hanya sebagai bentuk syukur, tapi juga sebagai ajang mempererat hubungan antara orang tua dan pihak sekolah. 

"Karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda. Itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan," jelasnya.

Mu’ti menekankan bahwa pelaksanaan wisuda sah-sah saja dilakukan selama tidak ada unsur paksaan dan tetap dalam batas kewajaran.

"Sekali lagi ya prinsipnya, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan dan juga semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan penolakannya terhadap penyelenggaraan acara wisuda atau perpisahan sekolah yang dinilai membebani orang tua siswa, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pernyataannya tersebut disampaikan dalam kanal YouTube miliknya setelah berdebat dengan seorang siswa yang tetap ingin mengadakan wisuda.

"Rumah saja tidak punya, tapi mau memaksa bayar perpisahan. Kritik seharusnya soal beban biaya pendidikan, bukan soal acara seremonial," tegas Dedi.

Editor: Eidi Krina Sembiring