Marak Premanisme dan Ormas Meresahkan, Menko Polkam: Tindak Tegas!

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Pemerintah tidak akan ragu bertindak terhadap premanisme dan ormas yang meresahkan. Salah satunya dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) demi menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum.

Pembentukan satgas ini dilakukan usai Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa (6/5/2025).

Baca Juga

HUT Bhayangkara ke-79, Sahroni: Polri Jawab Kegelisahan Masyarakat Berantas Premanisme

"Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi," ucap Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

Budi menegaskan, stabilitas keamanan dan kepastian hukum perlu hadir untuk menjamin jalannya investasi dan usaha sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan, negara tidak tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial.

"Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha," ujar dia.

Baca Juga

Preman Berkedok Ormas di Pasar SGC Cikarang Raup Rp5 Miliar sejak 2020

Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Langkah ini disebut sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah menyadari bahwa tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus," ujar Budi.

Baca Juga

5 Tahun Peras Pedagang SGC Cikarang, Ketua Umum Ormas dan 4 Anggotanya Digelandang ke Polisi

Operasi satgas ini akan melibatkan berbagai instansi seperti TNI-Polri dan pemerintah daerah. Meski Satgas ini dibentuk, Budi menegaskan pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk adanya ormas. Langkah ini dilakukan agar seluruh organisasi disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku.

Editor : Tedy Ahmad