Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2024, Pemkab Bekasi Raih Opini WTP

BEKASI, iNewsBekasi.id- Pemkab Bekasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024. Opini WTP ini diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Opini tertinggi dalam audit keuangan publik tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2024, yang diterima langsung Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Ketua DPRD Budi Muhammad Mustofa, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Jumat (23/5/2025).

Baca Juga

Pemkab Bekasi Targetkan Bongkar Bangunan Pabrik di Bantaran Kali

Bupati Bekasi Ade mengatakan, keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bekasi dalam memperbaiki dan menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. 

“Ini merupakan buah dari komitmen dan konsistensi kami dalam meningkatkan akuntabilitas,” kata Ade dalam keterangannya pada Sabtu (24/5/2025).

Ade mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada BPK atas pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif. 

Baca Juga

Ribuan Bangunan Liar di Bekasi Dibongkar untuk Atasi Banjir

“Penyerahan LHP ini bukan hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, tetapi juga menjadi cerminan komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ade menuturkan, keberhasilan ini bukan lah titik akhir, melainkan pijakan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Pemkab Bekasi, berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK secara tuntas dan tepat waktu.

Dia melanjutkan, Pemkab Bekasi akan terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara konsisten, guna mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang berkelanjutan.

Baca Juga

Rencana Insinerator di 187 Desa Bekasi, Proyek Ambisius Bupati Ade Realistis atau Hanya Wacana?

“Kami menyadari opini BPK bukanlah tujuan akhir. Justru ini adalah pemacu semangat untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan mengungkapkan, opini WTP yang diberikan kepada Pemkab Bekasi didasarkan pada penilaian terhadap empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Capaian ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh," ucapnya.

Baca Juga

Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Bupati Bekasi Absen

Editor : Wahab Firmansyah