Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Minta Polisi Bongkar Aktor di Balik Beras Oplosan

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri dan Kejagung menindaklanjuti temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa ada 212 merek beras premium oplosan yang beredar di masyarakat. Aktor di balik beras oplosan pun harus dibongkar karena telah berbuat zolim dengan merugikan jutaan masyarakat yang selama ini menjadi pelanggannnya.

“Saya minta Polri dan Kejagung bergerak cepat menindaklanjuti laporan dari Pak Mentan. Ini bukan perkara kecil, kerugiannya sampai puluhan hingga ratusan triliun per tahun. selain itu, pelakunya juga zolim sekali karena memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan. Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal," ungkap Sahroni dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

Baca Juga

Modus Licik Pedagang di Pasar Modern Grand Wisata Bekasi, Beras Curah Disulap Jadi Premium

Sahroni juga menyoroti bahaya beras oplosan bagi kesehatan, mengingat beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya.

“Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas. Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras kualitas biasa. 

Baca Juga

Polri Ungkap 4 Perusahaan Pengoplos Beras Premium, Simak Daftar Lengkapnya di Sini!

Dari hasil penelusuran, puluhan merek beras premium tersebut ternyata diproduksi oleh empat perusahaan berbeda.

"Betul, masih dalam proses pemeriksaan," ujar Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf, dikutip Rabu (16/7/2025).

Praktik pengoplosan beras ini diduga dilakukan dengan cara mencampur beras kualitas rendah ke dalam kemasan beras premium dan memasarkannya dengan harga tinggi. 

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berpotensi merugikan jutaan konsumen di Indonesia.

Editor : Wahab Firmansyah