Butuh Anggaran Rp4 Triliun Perbaiki 323,1 Km Jalan Rusak Kabupaten Bekasi
CIKARANG PUSAT, iNewsBekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan perbaikan infratruktur menjadi program prioritas. Sejumlah akses jalan rusak telah diperbaiki bertahap. Meski begitu masih banyak akses jalan yang belum diperbaiki dikarenakan keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi Henry Lincoln mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan bersifat mendesak yang sulit dituntaskan jika hanya mengandalkan sumber pembiayaan daerah saja.
Menurut dia, butuh anggaran sebesar Rp4 triliun untuk dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di 23 Kecamatan, 180 Desa, dan 7 Kelurahan. Dari anggaran tahun ini hanya bisa memperbaiki jalan sekitar 6 persen.
”Total ruas berstatus jalan Kabupaten Bekasi 1077 Km, sebanyak 323,1 Km dalam kondisi rusak berat, sedang, dan ringan. Jalan rusak semuanya mencapai 30 persen dengan kebutuhan anggaran Rp4 triliun,” kata Henry, Rabu (17/9/2025).
Menurut dia, postur pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dipastikan tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang hanya berkisar Rp8,3 triliun.
”Jadi perbaikan kami lakukan secara bertahap setiap tahunnya karena keterbatasan anggaran dengan target 5 tahun ke depan semua jalan sudah dalam kondisi baik dan bagus,” ucapnya.
Henry menjelaskan, pemerintah terus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dasar yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu program prioritas.
Sejumlah opsi diupayakan mulai dari implementasi program percepatan pembangunan dengan mencari terobosan, salah satunya mulai menerapkan aspal dari limbah plastik yang seperti di akses jalan menuju Tol Gabus di Kecamatan Tambun Utara.
Dari ratusan kilometer jalan rusak tersebut, jika dipersentasekan, jalan kondisi baik berkisar 70 persen, hal itu sudah mendekati kemantapan jalan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum yakni 80 persen.
Kondisi jalan baik juga tidak menjamin tingkat manfaat optimal mengingat faktor peningkatan volume lalu lintas kendaraan terutama dari aktivitas industri yang berdampak pada konektivitas wilayah sehingga perlu terus ditingkatkan dari sisi panjang, lebar, serta kemantapan atau kualitas.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan, optimalisasi penambahan pendapatan daerah, juga mendorong kontribusi dunia usaha. Termasuk pengajuan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat meski beberapa sudah terealisasi.
”Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan bersifat mendesak yang sulit dituntaskan jika hanya mengandalkan sumber pembiayaan daerah saja. Untuk itu saya mendorong dinas terkait untuk mencari terobosan,” katanya.
Karena, bagaimanapun juga persoalan infrastruktur merupakan sektor fundamental yang harus mendapatkan penanganan serius. Dengan skema penanganan gotong royong antara pemerintah daerah dengan Pusat, masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan.
Mengingat persoalan yang dihadapi berkaitan erat dengan kepentingan perekonomian nasional, sudah saatnya para pengambil kebijakan di Pusat dan Provinsi Jabar untuk segera mengatasi masalah infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
Dengan APBD yang terbatas, Pemkab Bekasi sulit membereskan masalah akut infrastruktur itu sendirian. Tahun ini perbaikan infrastruktur jalan dianggarakan Rp300 miliar. “Perbaikan masif di sejumlah titik jalan rusak itu juga demi peningkatan mobilitas warga,” tegasnya.
Editor : Abdullah M Surjaya