KIP Kabulkan Gugatan Bonatua, Ijazah Jokowi Resmi Dinyatakan Informasi Publik

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Bonatua Silalahi terkait permintaan salinan ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang sengketa informasi perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 pada Selasa (13/1/2026).

Ketua Majelis Komisioner KIP, Handoko Agung Saputro, menyampaikan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sepenuhnya.

Baca Juga

KIP Harapkan di 2023 Bukan hanya Tahun Politik, tapi Juga Tahun Keterbukaan Informasi

"Memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," ujar Handoko saat membacakan amar putusan.

Dalam putusan itu, KIP menegaskan bahwa salinan ijazah Jokowi termasuk dalam kategori informasi yang terbuka untuk publik karena digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden Republik Indonesia.

"Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka," kata Handoko.

Majelis juga memerintahkan KPU selaku termohon untuk menyerahkan informasi yang disengketakan kepada pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Handoko menjelaskan, KPU memiliki waktu selama 14 hari sejak putusan dibacakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila tidak mengajukan upaya hukum, KPU wajib menyerahkan dokumen informasi yang diminta.

"Setelah 14 hari atau berkekuatan hukum tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai yang diputuskan," jelasnya.

Sebagai informasi, sengketa ini diajukan Bonatua Silalahi karena menilai terdapat tiga permintaan informasi publik yang seharusnya dipenuhi oleh KPU. Menurutnya, objek sengketa tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Permintaan pertama adalah salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden RI periode 2014–2019 dan 2019–2024. Permintaan kedua berkaitan dengan berita acara, serta permintaan ketiga membuka sembilan elemen informasi yang hingga kini masih ditutup dari ijazah Jokowi.

Dari seluruh permintaan tersebut, KPU baru memenuhi satu poin, yakni memberikan salinan ijazah Jokowi untuk pencalonan Presiden pada dua periode tersebut. Sementara itu, sembilan elemen informasi lainnya masih belum dibuka ke publik.

Berikut ini adalah sembilan elemen informasi yang masih ditutup dalam salinan ijazah Jokowi, yakni:

a. Nomor Kertas Ijazah
b. Nomor Ijazah
c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
d. Tanggal Lahir
e. Tempat Lahir
f. Tanda Tangan Pejabat Legalisir
g. Tanggal Legalisasi
h. Tanda Tangan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)
i. Tanda Tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM
 

Editor : Wahab Firmansyah