KPK Respons Petinggi PBNU Bantah Terima Duit Kasus Kuota Haji: Kami Punya Bukti

JAKARTA, iNewsBekasi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman terkait dugaan penerimaan aliran dana dalam perkara korupsi kuota haji 2024. Lembaga antirasuah menegaskan bahwa penyidik memiliki bukti yang menjadi dasar pendalaman kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu materi pemeriksaan terhadap Aizzudin perihal aliran dana kepada yang bersangkutan. 

Baca Juga

NU Resmi Copot Gus Yahya, Tunjuk Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketua Umum

"Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan," kata Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026). 

Budi menuturkan, materi pemeriksaan tersebut berdasarkan bukti yang dikantongi pihaknya. 

"Tentu KPK juga memiliki keterangan atau pun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut (penerimaan uang). Nah, ini masih akan terus didalami," ujarnya. 

Baca Juga

Ini Syarat dan Jadwal Pendaftaran Beasiswa untuk Santri Kuliah di Maroko dari PBNU

Terkait dugaan yang dimaksud, Budi menyatakan penyidik akan menggali informasi dari sejumlah saksi yang nantinya akan dipanggil. 

"Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya," ujarnya. 

Diketahui, Aizzudin telah diperiksa KPK. Dia membantah apa yang disampaikan KPK terkait aliran dana. 

Baca Juga

Sosok di Balik Layar Kehadiran Shaykh Fadhil Al Jilani di Kongres XIII Jatman

"Sejauh ini enggak ya, tidak ada," kata Aizzudin sembari meninggalkan kantor KPK usai pemeriksaan, Selasa (13/1/2026). 

Dia juga menyangkal dugaan aliran dana ke PBNU. "Enggak, enggak," ucapnya lagi. 

Aizzudin enggan menjelaskan secara detail perihal materi pemeriksaannya itu. Menurutnya, penyidik yang berwenang menyampaikan hal tersebut. 

Baca Juga

Ahmad Sahroni Apresiasi PBNU yang Copot Rektor UNU Gorontalo Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Diketahui, KPK menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka bersama mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 8 Januari 2026 lalu.

Perkara itu berawal saat Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai aturan, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, KPK menemukan penyimpangan.

Baca Juga

PBNU Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada 12 Maret 2024

Pembagian kuota justru dilakukan tidak sesuai aturan, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Artinya, 20.000 kuota dibagi menjadi 10.000 bagi haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antirasuah juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.

Editor : Tedy Ahmad