LKPD Kabupaten Bekasi 2025 Dapat Opini Disclaimer, Pengamat Soroti Kinerja Plt Bupati Bekasi

Selain itu, Hamluddin menyinggung dinamika politik Kabupaten Bekasi yang dalam beberapa tahun terakhir diwarnai persoalan hukum yang menjerat kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab melalui reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Baca Juga

Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kunang Klaim Proyek Rp107 Miliar Bukan Masa Jabatannya

Karena itu, ia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi segera mengevaluasi struktur pemerintahan, mulai dari jajaran pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga mitra kerja pemerintah.

Akademisi Nilai Pengawasan Internal Belum Efektif

Pendapat serupa disampaikan Dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia), Adi Susila. Ia menilai opini Disclaimer menunjukkan auditor belum memperoleh keyakinan memadai terhadap validitas dan akurasi laporan keuangan pemerintah daerah.

“Maknanya, laporan keuangan tersebut belum dapat dipastikan valid atau akurat karena auditor tidak memperoleh keyakinan yang memadai,” katanya.

Adi menjelaskan, persoalan mendasar umumnya disebabkan tidak sinkronnya dokumen laporan keuangan dengan kondisi riil di lapangan sehingga auditor kesulitan memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan kewajaran laporan.

Menurutnya, dampak opini Disclaimer bergantung pada akar persoalannya. Masalah dapat berupa kelemahan administrasi, tetapi juga berpotensi mengarah pada pemborosan anggaran, kerugian negara, hingga dugaan penyimpangan.

Ia juga menilai hasil audit tersebut mengindikasikan sistem pengawasan internal pemerintah daerah belum berjalan optimal.

“Kalau pengawasan internal berjalan baik, hasil audit BPK seharusnya tidak sampai menghasilkan opini Disclaimer,” ujarnya.

Adi mendorong kepala daerah melakukan reformasi tata kelola keuangan secara menyeluruh melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kelembagaan, serta pembenahan sistem pengendalian internal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan hasil audit BPK akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat pimpinan pemerintah daerah. "Nanti kami bahas pada rapat pimpinan hari Rabu mendatang," kata Asep.

Editor: Wahab Firmansyah