Usulan Jawa Barat Jadi Tatar Sunda, DPR: Pergantian Nama Tak Bisa Dilakukan Sembarangan

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menegaskan perubahan nama daerah administratif tidak bisa dilakukan begitu saja dan harus melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah pusat.

Menurut Bahtra, usulan perubahan nama provinsi harus diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat karena berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan kewilayahan.

Baca Juga

Siaga Lebaran 2026, PLN UID Jawa Barat Kerahkan 4.993 Personel Amankan Pasokan Listrik

"Ya semestinya harus ada ini ya, pengusulan ke pemerintah pusat. Jadi karena kan nanti menyangkut soal administrasi kan, administrasi kewilayahan," kata Bahtra, dikutip iNewsBekasi.id, Rabu (8/7/2026).

Bahtra mengungkapkan hingga saat ini Komisi II DPR belum menerima usulan resmi mengenai pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda maupun Tatar Sunda.

Ia meminta publik menunggu langkah resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum pembahasan dilanjutkan di tingkat nasional.

Baca Juga

DPR Minta Gubernur Jabar Batalkan Rencana Aturan Pembatasan Truk AMDK

"Jadi ya nanti kita tunggu aja apa yang menjadi usulan dari Pemerintah Provinsi," ucap Bahtra.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai setiap usulan perubahan nama daerah harus melalui kajian yang komprehensif. Menurutnya, perlu ada alasan yang benar-benar substansial sehingga perubahan nama memiliki dasar yang kuat.

"Iya tentu kita harus mengkaji lebih jauh ya terkait soal usulan pergantian nama ini, apakah perlu atau tidak. Ya kita tentu setiap masukan-masukan tentu akan kita kaji lebih jauh, lebih dalam, soal pergantian nama ini apakah ada sesuatu yang betul-betul substansi, terus kemudian kenapa perlu dilakukan pergantian nama itu," katanya.

Baca Juga

Kebaya Mendunia, Anak Berjaya: Jawa Barat Raih Rekor MURI dalam Perayaan Akbar 2025

Bahtra menegaskan, aspek historis, budaya, administrasi hingga dampak terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan sebelum keputusan diambil.

Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda kembali menguat setelah memasuki tahapan baru.

Komisi I DPRD Jawa Barat telah memberikan lampu hijau dengan menggelar rapat kerja bersama tim pengusul. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pembahasan untuk melanjutkan aspirasi pergantian nama provinsi ke tahap legislasi.

Editor : Wahab Firmansyah