Prabowo Perintahkan Perampingan BUMN, Pertamina hingga PLN Disorot

BEKASI, iNewsBekasi.id - Presiden Prabowo Subianto meminta struktur perusahaan milik negara dirampingkan. Arahan tersebut mencakup pengurangan lapisan perusahaan hingga anak cucu BUMN yang dinilai perlu ditata agar kinerja perusahaan negara semakin efektif.

Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). Sejumlah pejabat turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Alius Mantiri.

Baca Juga

Harbolnas 2026 Ditarget Tembus Rp40 Triliun, Airlangga: Naik 10 Persen

Selain itu, tampak hadir Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Pada kesempatan itu, Dirut Pertamina Simon Alius Mantiri melaporkan kemajuan dari program mandatori Presiden Prabowo yakni Biodiesel 50 (B50) yang diluncurkan pada 9 Juli 2026, dengan implementasi dan dasar hukum yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. 

Dengan peluncuran tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan pencampuran bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen dan 50 persen solar.

Baca Juga

Kenapa Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN? Ngaku Alasan Kesehatan

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioetanol oleh Pemerintah," tulis keterangan @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (10/8/2026).

Pada kesempatan itu, Prabowo juga memerintahkan perampingan BUMN termasuk di Pertamina hingga PLN.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis keterangan tersebut.

Baca Juga

Baru Jalan Satu Setengah Bulan, Prabowo Targetkan 30.000 Kopdes Merah Putih di 2026

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," ucap Setkab.

Editor: Tedy Ahmad