Kabar Baik Guru Non-ASN! Dana BOS Bisa Dipakai untuk Bayar Gaji, Ini Aturannya

JAKARTA, iNewsBekasi.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan pemerintah terus memperkuat kesejahteraan guru, termasuk melalui kebijakan pembiayaan guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri.

Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji guru non-ASN. Alokasi dana BOS untuk kebutuhan tersebut dapat mencapai 20 persen.

Baca Juga

Kemenag Siapkan Rp4,1 Triliun untuk BOS Madrasah dan BOP RA, Cek Jadwal Pencairannya

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

"Dan kami sampaikan untuk gaji di sekolah negeri itu kalau guru PNS digaji oleh pusat dan guru PPPK pada waktunya akan digaji oleh pusat," kata Mu'ti.

Dana BOS Bisa untuk Gaji Guru Non-ASN

Abdul Mu'ti menjelaskan guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat menerima pembayaran melalui dana BOS. Menurutnya, alokasi dana BOS dapat digunakan hingga 20 persen untuk kebutuhan tersebut.

Baca Juga

Dana BOS 2026 Berubah, Sekolah Terlambat Lapor Bisa Dipotong 4 Persen

"Dana BOS ini peruntukannya bisa untuk biaya operasional untuk gaji guru non ASN dan perbaikan ringan dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler," ujarnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesejahteraan guru sekaligus memastikan layanan pendidikan di sekolah negeri tetap berjalan.

Selain skema pembayaran melalui dana BOS, guru non-ASN juga disebut akan mendapatkan kesempatan mengikuti tes untuk menjadi PNS atau PPPK. Bagi guru non-ASN yang belum lolos seleksi, statusnya tetap sebagai guru non-ASN dan dapat digaji melalui dana BOS.

Baca Juga

Syarat Lengkap Dana BOSP 2025: Begini Cara Sekolah dan Siswa Bisa Dapat Bantuan

Selain persoalan kesejahteraan, Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar kualitas guru terus ditingkatkan. Pemerintah akan memperkuat berbagai program pelatihan bagi guru. Pembiayaan program tersebut diupayakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang jadi komitmen beliau dalam memperkuat pendidikan adalah peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan yang nanti biayanya kita usahakan bisa dipenuhi oleh dana APBN," ungkapnya.

Abdul Mu'ti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri.

Baca Juga

Diduga Gelapkan Dana SDIT Rp651 Juta, Suami Istri di Cikarang Ditangkap

"Komitmen beliau untuk memberi layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian komitmen bahwa anak Indonesia berhak dapat pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Asta Cita Presiden," jelas dia.

Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan kebijakan pendidikan gratis diperluas, termasuk dukungan bagi jenjang TK serta penguatan bantuan pendidikan bagi peserta didik.

Editor: Wahab Firmansyah