BGN Hapus Biaya Kendaraan dari Anggaran Operasional MBG Rp3.000 Per Penerima Per Hari

JAKARTA, iNewsBekasi.id– Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus biaya kendaraan distribusi makanan dari komponen anggaran operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kebijakan ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyediakan kendaraan operasional secara mandiri.

Penghapusan tersebut membuat biaya kendaraan tidak lagi diperbolehkan masuk dalam pagu operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

Baca Juga

BGN Ancam Libatkan Polisi Kasus Keracunan MBG, jika Ada Sabotase

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan kebijakan tersebut bukan aturan baru. Menurutnya, BGN justru mengembalikan ketentuan sesuai aturan awal pelaksanaan Program MBG.

“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa di Jakarta, dikutip Senin (9/11/2026).

Tysa mengatakan, kendaraan untuk mendistribusikan makanan merupakan salah satu fasilitas yang wajib disediakan oleh masing-masing SPPG.

Baca Juga

Nanik S Deyang Berpotensi Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi MBG, Kejagung Sebut sebagai Saksi

Kedudukan kendaraan tersebut sama seperti gedung SPPG, peralatan memasak, hingga perlengkapan makan yang harus tersedia untuk menunjang pelaksanaan program MBG.

Dia menjelaskan, ketentuan mengenai komponen biaya operasional SPPG sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam kedua keputusan tersebut, kendaraan tidak pernah dimasukkan sebagai bagian dari komponen biaya operasional SPPG.

Baca Juga

Sudaryono Pimpin BGN Gantikan Nanik S Deyang, Janji Zero Tolerance Praktik Korupsi MBG

“Ini tertera di keputusan Deputi Dialur Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” kata Tysa.

Meski demikian, BGN mengakui pernah memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen operasional melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025.

Namun, setelah melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut, BGN memutuskan untuk mengembalikan ketentuan tersebut seperti aturan awal.

Baca Juga

Kenapa Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN? Ngaku Alasan Kesehatan

BGN menilai kendaraan distribusi merupakan fasilitas mendasar yang harus disiapkan SPPG sejak mulai beroperasi. Karena itu, biaya pengadaan maupun penyewaan kendaraan tidak lagi dibebankan ke dalam pagu operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

“Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” ucapnya.

Kebijakan ini membuat setiap SPPG harus memastikan ketersediaan kendaraan distribusi secara mandiri agar penyaluran makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.

Editor: Wahab Firmansyah