Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Anggota KPPU Budi Joyo Santoso Raih Gelar Doktor dari FHUP, Ini Hasil Disertasinya
Advertisement . Scroll to see content

Wamen Imipas Soroti Kampanye Terselubung di Tempat Ibadah, Ada Celah Hukum yang Bisa Dimanfaatkan

Senin, 16 November 2026 | 11:10 WIB
  • author Wahab Firmansyah
Wamen Imipas Soroti Kampanye Terselubung di Tempat Ibadah, Ada Celah Hukum yang Bisa Dimanfaatkan
Wamen Imipas M. Maulana Bungaran. Foto/Istimewa

BEKASI, iNewsBekasi.id – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), M. Maulana Bungaran, berhasil meraih gelar doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Jakarta.

Gelar doktor tersebut diraih setelah Maulana berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Rekonstruksi Norma Pertanggungjawaban Pidana Tim Kampanye Terselubung di Tempat Ibadah.

Dalam disertasinya, Maulana menyoroti persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap tim kampanye terselubung yang melakukan aktivitas kampanye di tempat ibadah. Menurutnya, masih terdapat celah hukum dalam penerapan aturan larangan kampanye di tempat ibadah, khususnya setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Maulana menjelaskan, pengaturan makna ketentuan larangan kampanye di tempat ibadah serta kampanye terselubung pasca Putusan MK tersebut bertujuan meletakkan demarkasi konstitusional dengan menghapus segala bentuk klausul pengecualian kampanye di tempat ibadah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kohesi sosial, mencegah polarisasi, serta melindungi marwah nilai Ketuhanan.

Namun demikian, supremasi makna konstitusional tersebut dinilai mengalami reduksi dan menimbulkan kekosongan keadilan pada tataran norma organik, khususnya dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Yang secara limitatif hanya mengikuti subjek yang terdaftar secara resmi sebagai pelaksana, peserta, atau tim kampanye di Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga melahirkan celah impunitas bagi tim kampanye terselubung," katanya dikutip iNewsBekasi Senin (16/11/2026).

Sistem Gakkumdu Dinilai Belum Optimal Menjerat Kampanye Terselubung

Maulana juga menyoroti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kampanye terselubung di tempat ibadah dalam sistem Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Menurutnya, penanganan perkara tersebut kerap mengalami kelumpuhan fungsional akibat dominasi paradigma positivistik-administratif dan kekakuan penerapan asas lex stricta oleh aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut membuat pelaku kampanye terselubung berpotensi lolos dari pertanggungjawaban pidana hanya karena tidak memiliki status administratif sebagai tim kampanye yang terdaftar di KPU.

"Ketiadaan Surat Keputusan (SK) pendaftaran tim kampanye dari KPU justru dijadikan instrumen pelepasan tanggung jawab atau alasan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tim kampanye terselubung, yang membuktikan terjadinya disfungsi struktur hukum dalam mengintegrasikan kebenaran materiil dengan keadilan substantif," ujarnya.

Tawarkan Tiga Solusi Rekonstruksi Aturan Kampanye di Tempat Ibadah

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Maulana menawarkan rekonstruksi norma larangan kampanye terselubung di tempat ibadah guna memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Menurutnya, pembenahan regulasi harus dibangun melalui konsep Arsitektur Norma Integratif yang memiliki tiga pilar utama.

Pertama, memperluas klasifikasi subjek delik menjadi "setiap orang". Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang terdaftar secara resmi di KPU.

Kedua, mengadopsi doktrin vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti dalam arti fungsional. Konsep ini ditujukan untuk menjerat sikap pembiaran diam-diam (tacit consent) dari peserta pemilu terhadap aktivitas kampanye terselubung.

Pembiaran tersebut diwujudkan sebagai sanksi administratif yang berbasis pada kesalahan pribadi.

Ketiga, menerapkan double track system atau sistem jalur ganda. Skema ini memadukan sanksi pidana terhadap pelaku lapangan atau tim kampanye terselubung dengan sanksi administratif berupa diskualifikasi terhadap peserta pemilu yang menerima keuntungan elektoral tidak sah dari aktivitas kampanye tersebut.

Melalui rekonstruksi norma tersebut, Maulana berharap penegakan hukum terhadap praktik kampanye terselubung di tempat ibadah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap nilai-nilai konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu.
 

Editor: Wahab Firmansyah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut