Firli Bahuri Raih Gelar Doktor, Bongkar Masalah Penanganan Konflik Horizontal di Indonesia

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meraih gelar doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Pancasila (UP) Jakarta.

Firli berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Penyelesaian Konflik Horizontal Berbasis Integritas Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat.”

Baca Juga

Ketika Megawati Merapihkan Dasi Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tersenyum

Dalam penelitian tersebut, Firli mengkaji penanganan konflik horizontal dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (socio-legal approach). Penelitian juga menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif.

“Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah, mengkaji partisipasi masyarakat, serta merumuskan model ideal penyelesaian konflik horizontal berbasis integrasi hukum, budaya, dan kesejahteraan sosial,” kata Firli dalam disertasinya, Minggu (4/10/2026).

Untuk menyusun penelitian tersebut, Firli mengumpulkan data melalui studi lapangan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta kuesioner terhadap masyarakat.

Baca Juga

Ketua KPK Firli Bahuri Minta Para Penjabat Kepala Daerah untuk Jadi Orang Baik dan Jangan Korupsi!

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dan statistik untuk mengidentifikasi pola konflik sekaligus mengukur efektivitas penyelesaiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menangani konflik horizontal masih belum optimal karena cenderung sektoral.

Sementara itu, efektivitas penyelesaian konflik dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kualitas penegakan hukum, legitimasi budaya lokal, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Ketua KPK Sebut Korupsi Proyek Pengadaan Wali Kota Bekasi Modus Klasik

“Partisipasi masyarakat melalui mekanisme adat dan religius terbukti efektif, namun masih menghadapi hambatan struktural dan sosial,” ujarnya.

Firli Usulkan Badan Pusat Penanggulangan Konflik Nasional

Berdasarkan hasil penelitiannya, Firli menyarankan pembentukan lembaga nasional yang terintegrasi dalam bentuk Badan Pusat Penanggulangan Konflik Nasional.

Lembaga tersebut diusulkan untuk mengoordinasikan pengelolaan konflik horizontal secara komprehensif, mulai dari pemetaan potensi konflik hingga penanganan pascakonflik.

Baca Juga

KPK Akan Dalami Keterlibatan DPRD Terkait Kasus Suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

“Badan ini perlu memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian potensi konflik, penyusunan kebijakan, mitigasi, pendidikan, pencegahan, penyelesaian konflik, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascakonflik secara terpadu,” tukasnya.

Editor: Wahab Firmansyah