JAKARTA, iNews.id - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengingatkan agar semua penyelenggara negara konsisten dalam menegakkan konstitusi dengan melaksanakan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya.
"Dalam situasi yang sangat penting ini, ICMI mengimbau semua pihak, terutama penyelenggara negara, untuk turut menegakkan konstitusi dan memastikan pelaksanaan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, yang menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu 2024 untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024. ICMI juga menekankan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan siapapun," kata Wakil Ketua Umum ICMI Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Luar Negeri, Andi Anzhar Cakra Wijaya, dalam siaran persnya kepada media pada Kamis (22 Agustus 2024) di Kantor Pusat ICMI, Jakarta.
Menurut Anzhar, putusan MK merupakan keputusan konstitusional yang bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final.
"Pembangkangan terhadap putusan MK ini merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan banyak pilihan pasangan calon kepala daerah. Ketidakpastian pelaksanaan putusan MK dapat menimbulkan krisis konstitusi yang mengancam keberlangsungan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia dan bisa menyebabkan Indonesia terjerumus ke dalam negara kekuasaan, bukan negara hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945," jelas Anzhar.
Ia menambahkan bahwa putusan MK setara dengan undang-undang dalam sistem hukum nasional dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, KPU sebagai pelaksana hukum (self regulatory bodies) wajib melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
"Untuk memastikan dan melindungi hak konstitusional partai politik peserta Pemilu 2024 dalam mengusung pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024 serta mewujudkan Pilkada yang demokratis, fair, dan adil, sebaiknya KPU segera menerbitkan revisi Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," ujar Anzhar.
Anzhar juga menekankan bahwa hal ini sesuai dengan prinsip kewajiban hukum KPU untuk menyelenggarakan pemilihan berdasarkan prinsip mandiri, profesional, berkepastian hukum, dan adil.
"Demikian pula, Bawaslu sesuai dengan fungsi lembaga penyelenggara pemilu harus melaksanakan fungsi checks and balances untuk memastikan putusan MK dilaksanakan oleh KPU. Jika Bawaslu tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur oleh UU, maka DKPP harus memberikan sanksi maksimal berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis," kata Anzhar.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus didukung oleh sistem politik demokrasi. Karena itu, Anzhar menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan.
ICMI mengimbau agar KPU, Bawaslu, dan DKPP menyadari kedudukan konstitusional mereka sebagai lembaga yang bersifat mandiri sesuai dengan Pasal 22E Ayat (5) UUD NKRI 1945. Sebagai lembaga yang dijamin konstitusi, KPU memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pilkada yang adil dan berintegritas.
Menurut Anzhar, KPU perlu memastikan bahwa mereka beroperasi secara mandiri, tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal yang menghambat keadilan Pilkada, baik secara hukum, etika, maupun moral, serta menegakkan konstitusi.
"Kami percaya KPU memiliki kepekaan sosial dan politik terhadap segala upaya yang mengancam demokrasi Indonesia," pungkas Anzhar.
ICMI akan terus berkomitmen untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan keislaman dan keindonesiaan serta kecendekiaan, ICMI akan selalu aktif dalam mendorong kebaikan bagi bangsa dan negara.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
