JAKARTA, iNewsBekasi.id- DPP Partai Demokrat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah guna memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga ranting. Ini dilakukan untuk mengamankan seluruh calon kepala daerah yang diusung dan didukung Demokrat agar memenangi Pilkada 2024.
Khusus di Jakarta, Jawa Barat dan Banten, DPP Partai Demokrat menugaskan Syahrial Nasution sebagai Koordinator Wilayah Jawa 1. Tugasnya adalah mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah, termasuk DPRD.
“Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk juga oleh anggota fraksi DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Syahrial Nasution kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat ini menjelaskan, setiap paslon yang maju di Pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu merupakan Keputusan politik partai dan wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah di Partai Demokrat. Ditegaskannya pula bahwa tidak ada lagi ruang diskusi atau tawar-menawar.
“Tanda tangan ketua umum di surat rekomendasi paslon pilkada adalah keputusan politik partai. Bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU. Tanda tangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota bekerja mengamankan keputusan Ketum AHY,” ujarnya.
Syahrial menegaskan, Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga, apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP.
Di Korwil Jawa 1 pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.
"Hari ini di DPD Demokrat Propinsi Banten kami melakukan koordinasi dengan struktur DPD, DPC, fraksi DPRD dan timses calon kepala daerah. Semua wilayah di tiga provinsi tersebut akan kami monitor untuk memastikan Demokrat bergerak memenangkan paslon Pilkada yang mendapatkan rekomendasi dari Ketum AHY,” ucap Syahrial.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
