"Ketiga, potensi konflik horizontal antar elemen masyarakat, termasuk yang melibatkan unsur SARA.
Serta keempat kerusakan moral masyarakat akibat maraknya politik uang (risywah siyasiyah)," bebernya.
“Berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, sistem perwakilan lebih maslahat jika tetap menjaga prinsip demokrasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh DPRD. Ia menyebut sistem ini lebih efisien dan hemat biaya, seperti yang diterapkan di negara-negara tetangga.
“Saya lihat negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan India, cukup sekali memilih anggota DPRD. Setelah itu, DPRD yang memilih gubernur atau bupati,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
