JAKARTA, iNewsBekasi.id- Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuanganan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah, periode lalu. Hal ini dimaksudkan agar Dekopin periode 2024-2029 lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan.
"Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut," ungkap Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi bersama jajaran pengurus usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini menyampaikan, Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Karena itu, dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.
"Kami ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan Alhamdulillah ditemui Wakil Ketua BPK Budi Prijono," katanya.
Bambang menuturkan, alasan meminta BPK melakukan audit internal, karena dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.
"Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak," tutur politikus Partai Gerindra itu.
Bambang menekankan Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi.
"Kalau memang yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin," ujarnya.
Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono mengatakan, kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya, dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Di antaranya, meminta BPK melakukan audit aset-aset Dekopin.
"Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Kooperasi," kata Budi.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
