JAKARTA, iNewsBekasi.id - Rencana pemerintah untuk melebarkan program barak militer bagi anak bermasalah menjadi program nasional, yang digaungkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, menuai kritik.
Kebijakan yang sebelumnya diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini dinilai sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, bahkan menyebut usulan ini sebagai pengakuan memalukan atas kegagalan total Kemendikdasmen dalam menjalankan tugasnya.
"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," tegas Ubaid dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (9/5/2025).
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
