MTI memberikan tiga rekomendasi kebijakan transportasi kepada pemerintah di antaranya, menghentikan subsidi motor listrik.
Mengalihkan anggaran untuk pembangunan, penyelenggaraan, serta pengelolaan angkutan umum. Menjadikan subsidi angkutan umum sebagai program prioritas nasional untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.
"Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru menggagalkan budaya baik yang sudah mulai tumbuh. Pemerintah pusat seharusnya memberi contoh dengan memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya," ujarnya.
MTI pun siap berdialog dengan pemerintah dan DPR demi mendorong kebijakan transportasi yang pro-rakyat serta sejalan dengan visi pengentasan kemiskinan Presiden Prabowo Subianto.
Harapan Produsen Motor Listrik
Di sisi lain, produsen motor listrik lokal masih menunggu kejelasan terkait subsidi. Insentif Rp7 juta yang berlaku pada 2024 sempat mendongkrak penjualan, namun pasar kembali lesu sejak kuartal I 2025.
Perusahaan seperti Maka Motors, Polytron, hingga Alva mengaku terdampak ketidakpastian ini. CEO sekaligus Founder Maka Motors, Raditya Wibowo, menyebut keputusan pemerintah sangat penting bagi kelangsungan industri.
"Ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi motor listrik cukup kontraproduktif dan menciptakan kebimbangan baik untuk pelaku industri maupun konsumen. Kita sudah melihat bagaimana insentif di tahun 2024 mampu mengakselerasi adopsi motor listrik. Tapi, yang lebih mendesak saat ini adalah kejelasan dari pemerintah. Apakah subsidi akan dilanjutkan atau tidak, keputusan itu penting untuk segera diumumkan," ujarnya.
"Jangan biarkan konsumen terus berada dalam ketidakpastian yang justru sangat menghambat pertumbuhan pasar motor listrik Indonesia. Kami sangat berharap pengumuman dan implementasi kebijakan subsidi yang jelas dapat dilakukan paling lambat pada semester pertama tahun 2025, sehingga momentum positif adopsi kendaraan listrik dapat terus terjaga," ucapnya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
