JAKARTA, iNewsBekasi.id- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Setyo berharap pernyataan Mahfud yang disampaikan melalui siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official itu dilengkapi dengan bukti dan data pendukung agar bisa ditindaklanjuti oleh KPK.
“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” ujar Setyo saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurut Setyo, hingga kini KPK belum menerima informasi seperti yang disampaikan Mahfud. Namun, ia meyakini Mahfud memiliki dokumen atau data yang bisa membantu proses klarifikasi dugaan tersebut.
“Saya yakin beliau mungkin punya (dokumen pendukung), tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” tambahnya.
Saat ditanya apakah KPK akan menjemput bola untuk menindaklanjuti informasi itu, Setyo tidak memberikan kepastian. Ia menegaskan, setiap laporan atau informasi yang masuk akan terlebih dahulu ditelaah oleh Kedeputian KPK.
“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” tandasnya.
Dugaan Mark Up Tiga Kali Lipat
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut adanya dugaan pembengkakan biaya (mark up) dalam proyek kereta cepat Whoosh. Dalam siniar yang diunggah di kanal YouTube miliknya, ia memaparkan adanya perbedaan signifikan antara biaya pembangunan di Indonesia dan di Tiongkok.
“Ada dugaan mark up. Dugaan mark up-nya begini, itu harus diperiksa uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, tapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” tutur Mahfud.
Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang diduga menaikkan nilai proyek tersebut.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia,” sambung Mahfud.
KPK menegaskan tetap terbuka terhadap setiap informasi terkait dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional, termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Lembaga antirasuah itu akan melakukan langkah lanjutan jika data dan dokumen pendukung telah diserahkan secara resmi.
Dengan isu mark up yang menyeret proyek transportasi berteknologi tinggi ini, publik kini menantikan langkah konkret KPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek nasional tersebut.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
