“Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," kata Adies.
“Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” imbuhnya.
Sebelumnya, pemohon bernama Zulkifli mendalilkan bahwa keberadaan pasal-pasal dalam UU IKN menjadikan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif perpindahan status ibu kota negara.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diundangkan dan secara normatif menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara. Namun hingga kini, Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ibu kota negara ke IKN belum diterbitkan.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
