JAKARTA, iNewsBekasi.id - Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapat perhatian dari ekonom. Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, memperkirakan PTN besar membutuhkan dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun agar pendidikan tinggi dapat digratiskan.
Sementara itu, PTN berukuran kecil diperkirakan membutuhkan dana operasional sekitar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar. Menurut Didik, skema kuliah gratis di PTN dapat diwujudkan dengan melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia, sehingga tidak harus mencari sumber anggaran baru.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pendidikan negeri gratis, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri. Pemerintah kemudian menyiapkan kajian mengenai kemungkinan dan skema pembiayaannya.
Namun, menurut Didik, pendidikan tinggi gratis perlu diikuti dengan pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Dia juga mengusulkan penghentian jalur mandiri yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan PTN karena pembiayaan operasional kampus nantinya ditanggung negara.
“Di PTN penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan dan harus prioritas adalah untuk mahasiswa yang kurang mampu,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Jalur Mandiri PTN Diusulkan Dihentikan
Didik menilai PTN selama ini masih memiliki tugas komersial untuk mencari pembiayaan operasional sekaligus menutup kebutuhan anggaran dari APBN. Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi karena kampus memiliki kewenangan dalam menentukan penerimaan mahasiswa.
“Jalur mandiri dikomersilkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum,” tambahnya.
Dia mengatakan persoalan tersebut dapat berulang karena kampus tetap memiliki kebutuhan finansial untuk menjalankan operasional, terutama perguruan tinggi dengan skala besar. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah membuka penerimaan mahasiswa melalui jalur berbayar atau mandiri.
“Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa, kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi,” lanjutnya.
Karena itu, Didik menilai PTN semestinya dapat lebih fokus menjalankan fungsi sebagai lembaga riset tanpa harus terbebani upaya mencari sumber pembiayaan operasional.
Perubahan tersebut, menurut dia, perlu disertai sistem seleksi mahasiswa yang berkualitas sebagai bagian dari skema pendidikan gratis.
Dia juga mengusulkan efisiensi dan penyesuaian ukuran PTN atau right sizing. Dengan skema tersebut, kebutuhan operasional PTN dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing kampus.
“Dengan melakukan efisiensi dan ‘right sizing’ PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara 500 miliar sampai Rp1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar,” pungkasnya.
Rencana pendidikan tinggi gratis tersebut saat ini masih berada dalam tahap pembahasan dan kajian pemerintah, termasuk terkait skema pembiayaannya.
Editor : Wahab Firmansyah
Artikel Terkait
