Pengamat Nilai Pimpinan Partai Golkar Kota Bekasi Perlu Dievaluasi

Baca Juga

Dirugikan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara, Caleg Golkar di Bekasi Sarim Saefudin Cari Keadilan

"Terkait keberadaan DPD Golkar Kota Bekasi, DPP Golkar seharusnya mengutamakan kompetensi ketimbang pertalian darah. Jangan karena membawa nama besar orang taunya memaksakan kader yang tidak berkompeten untuk menjadi ketua," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Padahal, kata dia, banyak kader Golkar Kota Bekasi yang lebih berkompeten dibanding Ade.  Dengan proses pemilihan Ketua DPD yang terkesan dipaksakan, sehingga memicu konflik di internal partai tersebut.

"Saya memprediksi suara Golkar di Kota Bekasi pada Pemilu 2024 bakal tergerus. Sebab partai ini sudah tidak dilirik oleh konstituen terutama generasi milenial  yang melek teknologi, Dimana pemberitaan soal kasus korupsi Kota Bekasi sempat menjadi trending," kata aktivis 98 ini.

Baca Juga

Caleg DPRD Ini Prioritaskan Food Security dan Pangan Murah untuk Keseimbangan Jakarta

Partai Golkar Kota Bekasi masih memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi jelang Pemilu 2024. Kendati demikian, jika Ade ingin maju menjadi kepala daerah maupun Caleg, maka harus bertarung karena kualitas dirinya bukan karena faktor ketokohan orang tuanya.

“Sebab kami menilai banyak kader Golkar Kota Bekasi yang kualitasnya jauh di atas Ade, dan terbebas dari kepentingan politik dari terpidana korupsi Rahmat Effendi yang saat ini proses hukumnya masih berlanjut di  tingkat kasasi lantaran KPK mengajukan banding,” ungkapnya.

Sementara itu, pendapat lainnya juga dikemukakan Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. Dia menilai kasus OTT KPK terhadap sejumlah kepala daerah yang berasal dari kader partai politik diprediksi akan menggerus suara partai pengusung kepala daerah yang terjaring OTT tersebut.

Baca Juga

Golkar Klaim Sumbangsih Suara ke Prabowo-Gibran Tembus 62 Persen

Menurut dia, suara partai politik pengusung kepala daerah yang terjaring OTT KPK, kecenderungannya mengalami penurunan. 

Sebab ketika ada pejabat publik, baik itu eksekutif maupun legislatif dari salah satu kader partai yang terlibat kasus korupsi, dan telah diproses serta memiliki kekuatan hukum tetap itu akan mempengaruhi elektabilitas partai di daerah yang bersangkutan.   

Editor : Vitrianda Hilba Siregar