Rekam Jejak Hakim Ad Hoc Harus Jadi Perhatian, PK Mardani Maming Harus Sesuai Fakta Pada Unsur Hukum

Suparji mengingatkan, hakim harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus sebuah perkara terkhusus peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi. Hakim, kata Suparji, juga harus berpatokan kepada aturan, kebenaran dan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam memutus sebuah perkara.

“Hakim itu harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi hakim itu berpatokan pada aturan hukum dan kebenaran dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ungkap Suparji, Jumat,(20/9/2024).

Baca Juga

Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur, Sahroni: Sakit dan Memalukan!

Suparji menambahkan, diterimanya sebuah peninjuan kembali atau PK harus tetap memenuhi novum atau bukti baru. Suparji menegaskan, yang harus menjadi patokan Hakim Agung dalam memutus sebuah peninjauan kembali ialah alat bukti dan pemenuhan PK itu sendiri.

“Dalam PK harus memenuhi novum, keputusan yang bertentangan, harus berpihak pada alat bukti yang diajukan, yang jadi patokan adalah alat bukti dan pemenuhan unsur PK,” tandas Suparji.

Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta