Begini Duduk Perkara Dugaan Gratifikasi Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi Soleman

BEKASI, iNewsBekasi.id- Kejari Kabupaten Bekasi mengungkapkan perkara kasus penetapan tersangka dan penahanan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman (SL) sudah mulai ditangani dengan penyelidikan sejak tahun 2023 lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Samuel mengatakan, penetapan tersangka terhadap SL oleh Jaksa pada 29 Oktober 2024 berdasarkan bukti permulaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Baca Juga

Kejari Kabupaten Bekasi Tolak Penangguhan Penahanan Wakil Ketua DPRD Soleman

“Jaksa penyidik telah melakukan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi atau suap tersebut sejak tanggal 11 Agustus 2023,” katanya pada Kamis (31/10/2024).

Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, jauh sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 dimulai. 

Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, RS yang merupakan pihak swasta/kontraktor telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 31 Oktober 2023 atas dugaan pemberian gratifikasi dan/atau suap kepada SL.

Baca Juga

Penangkapan Ketua PDIP Kabupaten Bekasi Soleman Disebut Politis, Jaksa: Penyidikan sudah 1 Tahun

Sehubungan dengan hal tersebut, jaksa Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna pengembangan perkara tersebut sebelum memasuki rangkaian Pemilu maupun Pemilukada Tahun 2024. 

“Oleh karena itu, pernyataan di berbagai pemberitaan terkait penetapan tersangka SL memiliki nuansa politik merupakan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hal itu hoaks,” tegasnya.

Bahwa sehubungan dengan “Tahun Politik 2024”, Jaksa Agung Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjaga pelaksanaan pemilihan umum tetap stabil dan kondusif. 

Baca Juga

Ketua PDIP Kabupaten Bekasi Soleman Tersangka, Kuasa Hukum: Itu Kasus Perdata bukan Gratifikasi

Lebih lanjut, arahan tersebut berlaku untuk menunda proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. 

“Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mematuhi arahan Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan serta penetapan tersangka SL,” ungkapnya.

Dalam hal ini pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Bekasi telah terlaksana dan anggota DPRD Kab Bekasi terpilih telah dilantik pada tanggal 28 Oktober 2024, sehingga proses pemilihan anggota legislatif sudah selesai sejak 28 Oktober 2024.
 

Editor : Wahab Firmansyah