Sufmi Dasco Disebut Jalankan Gaya Politik Baru sebagai Wakil Ketua DPR

JAKARTA, iNewsBekasi.id- Aktivis 98 ITB Bandung Khalid Zabidi menegaskan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bukan lah tukang stempel pemerintah. Langkah dan sikap Dasco adalah gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia.

"Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada," ungkap Khalid Zabidi kepada wartawan, dikutip Kamis (13/2/2025).

Baca Juga

Dasco dan Syafrie Sjamsoeddin Unjuk Kemesraan di Gedung DPR

Terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR, mantan Dosen Universitas Paramadina ini melihat, dalam beberapa kesempatan Dasco sebenarnya sudah menjelaskan bahwa penundaan rapat anggaran di DPR lantaran kementerian dan lembaga (K/L) masih dalam proses rekonstruksi anggaran, sehingga masih membutuhkan waktu pembahasan di DPR.

"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu di bahas secara detil dan berhati-hati," ujar Khalid.

Di sisi lain, lanjut Khalid, Dasco melakukan beberapa langkah berani itu karena mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga Dasco proaktif melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Baca Juga

Prabowo Anugerahkan Tanda Jasa untuk 141 Tokoh, Sufmi Dasco Ahmad Terima Bintang Kehormatan

"Pola baru Dasco perlu di apresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif," tuturnya. 

Senada, ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila Sudarto melihat bahwa beberapa peristiwa krisis politik yang terjadi di Tanah Air belakangan ini, Dasco justru sangat berperan sebagai pemadam krisis. 

Seperti misalnya, saat rakyat memprotes secara masif rencana perubahan RUU Pilkada pada Agustus 2024 lalu, Dasco tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR sehingga krisis padam.

Baca Juga

Wakil Ketua DPR RI Minta Tak Benturkan Bendera Merah Putih dengan One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Kemudian, lanjut Sudarto, dalam kasus kenaikan PPN dari 11% ke 12% Dasco dan anggota Komisi XI DPR bernegoisasi dengan presiden hingga kenaikan pajak ke 12% hanya untuk barang mewah. 

Juga dalam kasus pagar laut Tangerang, di mana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki, Dasco pun tegas menyatakan pagar laut harus dicabut.

Lalu, Dasco juga memimpin anggota Panja Haji Komisi VIII DPR untuk menurunkan tarif haji fsn bernegoisasi dengan pemerintah sehingga tarif naik haji pun bisa diturunkan. 

Baca Juga

DPR Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah

Saat krisis gas 3 kg, Dasco menegaskan distribusi elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer dan warung-warung agar rakyat mudah mendapatkan gas. 

Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, langkah Dasco dapat dipandang sebagai mitigasi krisis.

"Ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah, dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan DPR karena akan terjadi konflik. Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis, yang sikapnya selalu merespons aspirasi rakyat," ucapnya.
 

Editor : Wahab Firmansyah